Bupati Beri Sinyal Jagrem Digeser
- 10 Desember 2014
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 4111 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com – Mencuatnya dugaan pemerasan terhadap CPNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan menjadi tamparan telak bagi pemkab Tabanan. Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti bahkan memberikan sinyal untuk menggeser Kabid Angkutan Gede Jagrem yang disebut-sebut meminta uang 60 juta kepada para CPNS jika ingin mendapatkan SK CPNS 100 persennya. Hal itu diungkapkan Bupati Eka Rabu, (10/12).
Rencana menggeser Gede Jagrem dari DKP itu kata dia sebagai upaya mensterilkan DKP dari ulah oknum, terlepas terbukti atau tidaknya pungutan tersebut nantinya. Karena kata dia saat ini Inspektorat tengah turun melakukan investigasi guna mencari data-data yang ada. “Terkait kasus itu, yang bersangkutan kita akan berikan sanksi, iya yang bersangkutan tidak lagilah di DKP agar bisa steril,” tegasnya. Namun sejauh ini dia mengaku belum memastikan Jagrem akan digeser kemana. “Ini baru ide, tujuannya tidak lain agar DKP bisa steril karena beberapa hari ini DKP menjadi Hit dimedia massa,” jelasnya.
Seperti beberapa kali dimediakan koran ini salah satu pegawai gologan satu di BKD berinisial GS mengaku dimintai uang 60 juta untuk mengambil SK CPNS 100 persen yang merupakan haknya. Hebatnya lagi oknum yang diduga melakukan pemerasan tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan kepegawaian yakni Kabid Angkutan Gede Jagrem. “Saat mau ngambil SK 100 persen saya, saya disuruh membayar 60 juta, dari mana saya dapat uang,” ucap GS asal Kota Tabanan ini.
Kasus ini berawal saat GJ mendapat informasi bahwa SK CPNS 100 persenya sudah turun. Berbekal informasi itu dirinya kemudian mendatangi kantor BKD guna menanyakan SK tersebut. Dan oleh pihak BKD dikatakan SKnya sudah diambil oknum kepala bidang di kantornya. “Setelah saya menghadap, saya dimintai uang Rp 60 Juta kalau ingin SK 100 persen saya turun,” jelasnya. Kontan saja dirinya kaget, dan sempat berdebat dengan oknum kabid tersebut. “Saya hanya ingin mendapatkan hak saya,” jelasnya. Setelah kasus ini mencuat di media, secara mendadak GS dan rekanya yang lain langsung diberikan SK tersebut tanpa bayar. GS misalnya SK miliknya diberikan pada Selasa, (9/12) lalu tanpa dikenakan biaya. Padahal semua SK CPNS yang 100 persen itu sudah diserahkan oleh pihak BKD ke masing-masing SKPD pada 3 – 5 Nopember lalu. “Kalau memang dia (Jagrem) tidak ada meminta uang, kenapa SK saya di pending dan baru diberikan setelah ribut-ribut dimedia,” ucap GS beberapa waktu lalu.
Atas kasus tersebut, Jagrem sudah dipanggil Komisi I DPRD Tabanan guna dimintai keteranganya. Namun dihadapan komisi I yang bersangkutan tetap ngotot tidak pernah meminta uang tersebut. Selain komisi I DPRD Tabanan, Inpektorat juga telah diturunkan guna melakukan pemeriksaan namun hingga hari ini belum diketahui hasilnya termasuk apakah benar yang bersangkutan meminta uang 60 juta tersebut.
Sementara menanggapi Rapot Merah dari Ombudsman Bupati Eka Wiryastuti menanggapinya dengan positif. “Soal rapot merah itu Kita positif thinking saja, rapot merah ini akan kita jadikan cambuk untuk instropeksi guna menuju kearah yang lebih baik,” ucap Bupati Eka, Rabu (10/12).
Menurut dia, atas penilaian tersebut pihaknya langsung memerintahkan Sekda Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa berkoordinasi dengan Ombudsman. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas apanya yang menjadi penilaian, sehingga kedepan bisa diperbaiki. “Hari ini (kemarin) saya sudah perintahkan Sekda saya berkoordinasi ke Ombudsman,” ucapnya. Selain upaya tersebut Bupati Eka juga berencana mengundang Ombudsman khusus ke Tabanan sehingga para SKPD dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang ada. “Bila perlu onbudsman kami undang ke Tabanan untuk bertemu langsung dengan para SKPD kami sehingga para SKPD kami bisa mengetahui secara langsung kelemahan-kelamahan dan segera melakukan pembenahan,” bebernya. Dengan demikian pihaknya berharap kedepan tidak ada lagi rapot merah bagi SKPD di Tabanan. “Rapot merah ini kita terima secara positif thingking saja, dan akan kita jadikan cambuk untuk instropeksi diri sehingga nantinya rapot merah bisa berubah jadi rapot biru,” ujar Bupati Eka. gin
Komentar