Doakan untuk PHDI
- 19 Januari 2016
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 2795 Pengunjung
Opini, suaradewata.com - Mari Kita doakan PHDI sebagai majelis Umat Hindu bisa hadir dengan meneguhkan ideologi Dharma dan tidak malah mengadopsi ideologi kapitalis, khususnya dalam menyikapi rencana Reklamasi Teluk Benoa untuk investor. PHDI sebagai pengayom Umat harus hadir mengingatkan siapapun umatnya yang menjauhi idiologi Dharma, khususnya para Pemegang kebijakan yang berdampak luas bagi rakyat, alam, dan kesucian menurut Ajaran Weda dan piteket-piteket dalam lontar-lontar di Bali.
Sarassamucaya I.9:Hana pwa tumemung dadi wwang, wimukha ring dharmasadhana, jenek ring arthakama arah, lobhambeknya, ya ika kabancana ngaranya.Bila ada yangberkesempatan menjadi Manusia, ingkar akan pelaksanaan dharma: sebaliknya amat suka Ia mengejar harta dan kepuasan nafsu serta berhati tamak, orang Itu disebut kesasar. Tersesat dari jalan yang benar.
PHDI harus hadir agar mereka (para pemangku kepentingan/Pejabat terkait) Itu tidak tersesat. Mari selamatkan mereka untuk tidak menjadi Abdi Investor dengan mengingkari Ibu Pertiwi. Jangan jadikan Pejabat Kita seperti Watugunung atau Malinkundang yang mengingkari Ibu nya sendiri. Mengingkari Ibu Pertiwi.Kita doakan bersama, PHDI hadir memang untuk Umat bukan untuk investor. Jangan lambat tegakkan Bhisama Kesucian Pura yang dikeluarkan PHDI sendiri. Jangan ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu segera baca Bhagawad Gita dimana akhirnya Arjuna yang ragu-ragu akhirnya lewat ajaran Krishna menjadi berani dan tegas. Ditunggu segera sikap resminya. Sabha Walaka sudah berikan rekomendasi tinggal keputusan resmi PHDI dijalankan. Tim 9 Sabha Pandita seharusnya fokus pada ajaran sastra Agama dan bukan keliling ke pemerintahan yang nyata-nyata pro Reklamasi. Sebab Sabha Pandita pegangannya sastra Agama dan menjadi pegangan eksekutif dan Umat. Bukan malah keliling menyerap aspirasi yang menjadi tugas Wakil Rakyat dan Wakil Daerah.
Aspirasi apapun Itu bukan tugas Sabha Pandita, karena jangan sampai nanti sastra agama menjadi Lembaga Pembenaran dan bukan menjadi Lembaga Kebenaran. Bukan kebenaran yang ditegakkan tetapi malah yang menyimpang dicarikan alasan Pembenaran hanya karena ewuh pakewuh atau alasan lainnya. Saat ini sudah ada oknum PHDI melakukan hal Itu selalu seirama bersama investor dan tanpa ada sanksi dari Lembaga. Ketika Lembaga tidak berani memberi sanksi, maka jangan salahkan Umat Kalau nanti menjadi Sangsi atau ragu-ragu dengan PHDI.
Gede Pasek Suardika,S.H., MH, penulis adalah Dimisioner Sekjend PP KMHDI 1996-1999 dan Anggota DPD RI Dapil Bali
Komentar