Antara Integritas dan Kepentingan Pribadi Elit Politik

12 Januari 2016
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 2291 Pengunjung

Opini, suaradewata.com - Belum hilang dari ingatan akan skandal yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon beberapa bulan yang lalu, yakni bertemu dengan Donald Trump dalam konferensi pers pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat di Washington DC-USA, sampai akhirnya Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mendapat laporan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon yang mana mereka adalah salah satu petinggi Parlemen dan dianggap sebagai simbol bagi bangsa Indonesia.

Kemudian akhir-akhir ini media massa sangat menyoroti tentang skandal “papa minta saham”. Bahkan hampir setiap hari disetiap stasiun televisi dan surat kabar cetak maupun elektronik pasti terdapat berita tentang perkembangan kasus ini. Publik pun sangat antusias dalam menanggapi permasalahan ini, banyak celotehan dan taggar ramai diperbincangkan dalam media sosial. cibiran dan cercaan datang seperti badai yang menghantam, setiap gerak-gerik bahkan kehidupan pribadi menjadi sorotan bak selebritis yang tengah naik daun. Ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat Setya Novanto. Skandal tersebut dimulai dari adanya laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Sudirman Said yang datang dan melaporkan Setya Novanto karena melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport, James R Moffet untuk membahas perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.

Sampai pada akhirnya Dewan Etik DPR atau Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengadakan sidang untuk menindaklanjuti laporan Menteri ESDM tersebut. Kiranya sidang MKD ini menjadi awal yang baik anggota dewan dan ini menjadi kebiasaan yang terus berlangsung sehingga dewan dapat menjalankan prinsip transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Namun sepertinya kasus inilah yang akan menjadi puncak krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakilnya di DPR. Betapa tidak, seharusnya sebagai seorang yang memiliki integritas yang baik, serta menjadi panutan dan contoh, sudah selayaknya Setya Novanto sebagai ketua DPR menjelaskan duduk permasalahan yang membelitnya dengan baik dan komunikatif, serta kooperatif.

Karena secara tak terduga pada Rabu 16 Desember 2015 dikejutkan sebelum sidang lanjutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil mengambil keputusan, Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Dimana Surat pengunduran diri itu dibacakan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua MKD di ruang sidang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Menjadi pembelajaran sangat penting untuk semua pejabat negara atau para politisi di DPR yang akan mencoba berselingkuh apalagi berani mencatut nama Presiden Jokowi. Terlepas dari Presiden Jokowi dikata-katain segala macam hal, tetapi beliau menerimanya dengan ikhlas.

Sebenarnya sebagai anggota dewan yang terhormat tidaklah perlu mencari ketenaran atas apa yang mereka lakukan karena mereka adalah pejabat publik yang secara pasti disaksikan oleh rakyat atau konstituen dari anggota dewan tersebut. Ketika anggota dewan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pasati rakyat melihat kinerja anggota dewan tersebut. Akan tetapi apabila anggota dewan bekerja dikarenakan hanya mencari ketenaran atau pencitraan diri maka meskipun masyarakat bisa melihat secara langsung tapi masyarakat malah ilfeel dengan kinerja anggota dewan tersebut. Sudah cukup masyarakat Indonesia dibodohi dengan sandiwara anggota dewan yang terhormat maka saat ini rakyat sudah waktunya untuk menikmati hasil kinerja dari anggota dewan. Jangan sampai rakyat atau konstituen muak dengan para wakilnya sehingga mencabut kepercayaan atau amanah tersebut.

Harapan bagi kita bersama tentunya agar suatu saat nanti negeri ini menjadi lebih baik lagi. Menjadi negeri dengan para pejabat dan masyarakat yang lebih memiliki jati diri dan rasa malu. Menjadi negeri yang berintegritas, dan mau bekerja keras. Bukan menjadi negeri tempat para elit politik memeras uang rakyat.

Suryo Bangun, Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial