Gubernur Bali Tolak Wisata Syariah
- 26 November 2015
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3459 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Penolakan atas wisata syariah di Bali, terus bergulir. Selain tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat, penolakan juga datang dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Orang nomor satu di Bali itu mengaku tidak setuju jika wisata syariah dikembangkan di daerah ini.
Ia berpandangan, apabila wisata syariah dipaksakan dikembangkan di Pulau Dewata, maka justru akan menimbulkan potensi keributan. Hal ini diakuinya tak baik bagi pariwisata di daerah ini, karena selama ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kondusif.
"Saya nggak setujulah (wisata syariah), malah jadi ribut nanti. Jangan pakai begitu-begitu, udah tenang-tenang kok," ujar Gubernur Mangku Pastika, usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Gedung Dewan, Selasa (24/11).
Mantan Kapolda Bali itu menambahkan, selama ini kondisi pariwisata Bali sudah tenang dan baik. Ia malah khawatir, wacana wisata syariah ini hanya menimbulkan kekacauan. "Janganlah bikin yang aneh-aneh, bikin kacau saja itu. Sudahlah, orang sudah tenang-tenang baik-baik seperti ini," tegasnya.
Sementara itu, penolakan akan wisata syariah juga datang dari belasan pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat Bali, yang menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Bali. Aksi ini dilakukan hampir bersamaan dengan pelaksanaan sidang paripurna DPRD Bali.
Seperti disaksikan, dalam aksinya pada kesempatan tersebut, beberapa pengunjuk rasa menggunakan topeng "Bondres". Dengan wajah yang tertutup topeng, mereka memasuki halaman DPRD Bali sambil menerikkan yel-yel menolak wisata syariah dikembangkan di Pulau Dewata.
"Menurut kami, wisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali karena tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat. Bali selama ini sudah mempunyai budaya sendiri yang sudah dikenal di mancanegara, tidak perlu diubah lagi," kata Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali Ketut Bagus Arjana, disela-sela aksi tersebut.
Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Umum Cakrawayu Bali Putu Dana, usai melakukan aksi demo tersebut. Ia pun mengharapkan agar para wakil rakyat di DPRD Bali, dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk membatalkan rencana pengembangan wisata syariah di Bali ini.
Setelah berorasi di bawah terik matahari, belasan pengunjuk rasa ini akhirnya diizinkan memasuki Gedung DPRD Bali untuk bertemu dengan para anggota dewan. Dalam pertemuan dengan para wakil rakyat, para pengunjuk rasa kembali menegaskan sikapnya menolak wisata syariah di Bali.
Seperti diketahui, kegaduhan tentang wisata syariah ini bermula ketika Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat Muliaman D Hadad, melantik kepengurusan MES Bali beberapa waktu lalu. Ketika itu, Muliaman mengatakan bahwa di Bali cocok untuk dikembangkan wisata syariah.
"Di Bali cocok, menurut saya, kenapa tidak? Tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali di samping tiga juta orang asing. Nah, mungkin saja ada pengusaha di sini yang mempunyai ide bersama Pemda kenalkan itu (wisata syariah)," kata Muliaman, saat itu.
Menurut dia, pariwisata berbasis Islami tidak hanya melulu dikembangkan negara-negara Arab, melainkan telah banyak dikembangkan negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan Thailand, imbuhnya, baru-baru ini meraih destinasi kesehatan Islami terbaik dunia pada salah satu kegiatan yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.
"Ini peluang bisnis yang perlu dimanfaatkan. Di beberapa kota sudah muncul hotel dan layanan kesehatan dan tidak ada maksud lain selain peluang bisnis. Kami tidak sedang berbicara agama tetapi ekonomi," kata Muliaman, yang juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.san
Komentar