Waspadai Propaganda Jurnalis Bunglon

17 Oktober 2015
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 3752 Pengunjung

Opini, suaradewata.com- Bangsa Indonesia merupakan negara dengan banyak multikultur itu bisa dilihat segi ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini bisa diakibatkan dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan berujung terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa wilayah sudah berkembang sedemikian kuat, bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global yang meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Ancaman disintegrasi yang berupa gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme, pemerintahan Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Hasil penelitian menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di beberapa daerah lainnya adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang penduduk asli, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menjaga Kerukunan Masyarakat Papua

Pada umumnya masyarakat Papua majemuk, baik dalam hal suku, agama maupun budayanya. Dalam kemajemukan itu, mereka tetap membina kerukunan hidup antar umat dan suku. Setiap kelompok umat dan suku senantiasa memahami sejarah perkembangan sosialnya di wilayahnya dan atas kesadaran akan sejarah itulah maka mereka pun saling menghargai satu sama lain. Sikap toleransi tersebut terlihat dari kerjasama yang dilakukan antar umat dan suku beragama di Papua. Jika sedang melangsungkan ibadah keagamaan, beberapa umat agama lainnya bergantian menjaga keamanan di sekitar tempat ibadah. Sementara itu, pertikaian horisontal yang terjadi di daerah lain, harus senantiasa menjadi perhatian pemimpin umat termasuk penganut agama guna dapat memfilter atau tetap berkomunikasi agar dapat meredam isu-isu yang berasal dari luar Papua. Papua yang selama ini telah terbangun jalinan yang harmonis di antara umat beragama, menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa memelihara kondisi yang aman tersebut. Masyarakat Papua, hingga kini tetap menjaga kerukunan hidup sehingga wilayah Jayapura dalam keadaan aman dan kondusif.

Menjaga Kekondusifan Situasi

Merawat rasa kebangsaan menjadi yang utama dan penting ditengah gencarnya perilaku teknologi yang mengarahkan pada kepentingan gaya hidup berkelompok, individu, adalah merupakan tanggungjawab rasa kebangsaan bagi kita semua. Pikiran dan pendapat klasik kata sebagian orang tapi ini menjadi satu pemikiran yang harus dihidupkan kembali, untuk mengibarkan kembali semangat kebangsaan dan kebangkitan bangsa. Memilihara kebangsaan dengan cara menebar dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan menjadi mutlak dan sebagai tanggungjawab kita untuk saling mengisi menguatkan dan adanya pertukaran dalam dan antar daerah terhadap pemahaman nilai kebangsaan betapa pentingnya merawat asa dalam membangun Indonesia Raya yang cinta damai, meletakan ego sentral untuk mewujudkan integrasi nasional. Indonesia Raya bukan terbentuk dari homogenitas, Indonesia dalam kemajemukannya menghadirkan kekuatan besar yang menjadi kekhawatiran negara-negara yang memiliki rasa cemburu terhadap kedamaian atas kemajemukan indonesia. kini tugas kita adalah merawat rasa akan Indonesia dengan kebersamaan rakyat beragam ditengah hamparan keindahan dan kekayaan Indonesia.

Mensukseskan Pembangunan

Saat ini pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah terutama perbatasan, yang selama ini tidak tersentuh oleh pembangunan. Walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, namun nilainya masih kecil. Untuk itu, harus ada perimbangan pengeluaran anggaran jangan sampai pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis dan begitu juga sebaliknya. Perlu diperhatikan, walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang masif di 2015, kita tentunya berharap seluruh wilayah di Indonesia akan semakin terintegrasi secara ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan dan disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,

Tinggalkan Gerakan yang menuntut Papua Merdeka

Seluruh rakyat Papua saat ini harus merubah sikap dan bersikap cerdas serta terhormat dengan memberikan dukungan penuh program Pemerintahan Jokowi yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan 100% pembangunan ekonomi, kelautan, infrastruktur di daerah perbatasan/terpencil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbatasan/terpencil. Peluang program pemerintah tersebut harus dimanfaatkan positif oleh generasi muda di Papuauntuk membangun Papua kembali yang selama ini terpecah oleh konflik yang tidak jelas dan tidak berdasar, untuk menjadi Papua yang baru, lebih cerdas, terhormat dan damai dalam kerangkan NKRI. Untuk itu, masyarakat, dan generasi muda di Papua harus singkirkan semua praduga yang negatif tentang pemerintah pusat agar program pembangunan yang sedang dilakukan di Papua berjalan dengan damai dan aman serta dapat dirasakan masyarakat Papua seluruhnya. Masyarakat di Papua harus percaya bahwa masyarakat di wilayah NKRI lainnya menginginkan Papua tetap berada dalam persatuan NKRI dan ingin melihat Papua baru menjadi bagian pembangunan untuk kejayaan NKRI.Marilah kita bergandeng tangan dan menguatkan barisan guna melawan aksi separatisme yang dilakukan OPM.

Mencegah Propaganda Kelompok Separatis

Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Upaya penanganan separatisme di Papua secara komprehensif terus dilakukan melalui kontradiplomasi terhadap upaya-upaya internasionalisasi proses integrasi Papua ke NKRI. Namun demikian kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan OPM perlu diwaspadai dengan baik. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan masih sebatas wacana, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya-upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi dengan OPM masih membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mencegah semakin mengakarnya gerakan OPM lebih tepat jika diarahkan melalui cara mengambil hati masyarakat Papua dengan membangun Papua secara berkeadilan.

Penyusupan Berkedok Jurnalis

NKRI harus waspada, terutama masyarakat di Papua terhadap adanya intel asing berkedok wartawan (Jurnalis Bunglon) yang melakukan penyusupan guna membuat keruh situasi nasional Indonesia. Begitu pula, pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya kebebasan jurnalis asing meliput di Papua. “Jurnalis Bunglon” tersebut bisa melakukan permainan opini dan propaganda permasalahan Papua yang merugikan NKRI. Jika “Jurnalis Bunglon” berhasil menyusup, maka mereka akan leluasa mensuplai informasi, membawa data dari dan ke luar Papua, termasuk memasukkan dukungan-dukungan bagi gerakan OPM. Dukungan itu bisa berupa dana, akses internasional, suplai informasi dan sebagainya. Karena itu, walaupun sudah bebas meliput, harus benar-benar jurnalis yang bisa di sana. “Jurnalis Bunglon” bisa mengaku membuat film dokumenter tentang keindahan Papua, namun sampai luar negeri isinya film propaganda menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia. Hal tersebut perlu diantisipasi masyarakat di Papua, dengan tidak mudah percaya terhadap kegiatan propagandanya atau cara paling singkat mengusirnya dari wilayah Papua. Pasalnya, profesi sebagai jurnalis merupakan kedok paling ideal bagi intelijen asing untuk melaksanakan aksinya. Kedua profesi itu mempunyai tugas yang sama, yakni mencari informasi.

“Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia”.

Fajri Permana, Penulis adalah Pengamat Teori Konflik