Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Berkat WTP, Tabanan Sabet Penghargaan Menkeu

  • 02 Oktober 2015
  • 00:00 WITA
  • Tabanan
  • Dibaca: 1790 Pengunjung

Tabanan, suaradewata.com – Pasca mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemkab terus berupaya membenahi pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya pada tahun ini Pemkab Tabanan menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.  Penghargaan itu diterima bersama 148 pemkab lainnya se-Indonesia yang juga berhasil menyajikan LKPD dengan opini WTP dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Danapala, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (2/10).

Selain untuk pemkab, penghargaan serupa juga diberikan kepada 62 kementerian, 26 pemprov, dan 50 pemkot yang laporan keuangannya di tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK.

Seperti dikatakan Menteri Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya yang mampu meraih opini WTP dari BPK.

Terkait penghargaan tersebut, Penjabat Bupati I Wayan Sugiada mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. “Tentu ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan bagi daerah kita karena menerima penghargaan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Namun begitu dia juga menegaskan bahwa dengan diperolehnya penghargaan ini, wajib bagi Pemkab Tabanan untuk mempertahankannya. Begitu juga dengan opini WTP yang telah diraih sebelumnya. “Sepanjang semua pihak di Pemkab Tabanan taat azas dan aturan, saya yakin penghargaan ini bisa dipertahankan. Tentunya opini WTP yang baru-baru ini diperoleh,” tukasnya.

Rakernas yang diselenggarakan Kementerian Keuangan itu sendiri merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun sejak 2008 lalu. Dalam sambutan Menteri Bambang Brodjonegoro, rapat kerja nasional tahun ini mengambil tema Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia.

“Dengan tema ini, kita berusaha membangun komitmen untuk bersinergi antara pengelola keuangan negara baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Menteri Bambang Brodjonegoro.

Dikatakan, sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi dalam laporan keuangan. Khusus basis akuntansi akrual harus dilaksanakan paling lambat dalam pelaporan keuangan pemerintah dalam tahun anggaran 2015.

“Berbagai upaya untuk menghadapi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Mulai menyusun regulasi bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi,” ungkapnya.

Penerapan akuntasi berbasis akrual, sambungnya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik. “Sesuai prinsip good governance danclean government,” imbuhnya.

Menurutnya, hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah terutama dalam era perekonomian yang semakin global. Selain itu, akuntansi berbasis akrual juga membedakan laporan keuangan yang lebih komprehensif.

“Bukan sekedar informasi berbasis kas. Sehingga membantu menentukan keputusan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. ina


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER