Permasalahan Bali Dibeberkan di Hadapan Senator
- 23 September 2015
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 2703 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Berbagai permasalahan yang dihadapi Bali, dibeberkan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Daerah dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bali, Sanur Paradise Hotel, Denpasar, Rabu (23/09). Ini dilakukan, agar mendapat perhatian DPD RI untuk diperjuangkan di pusat.
Berbagai permasalah dimaksud, sebagaimana disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang diwakili Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, saat membuka rapat tersebut. Gubernur Pastika memandang penting menyampaikan permasalahan yang dihadapi Bali, mengingat rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi tentang program pembangunan daerah.
Yang tak kalah penting, rapat ini juga digelar untuk memantapkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para senator asal Bali di pusat. Dengan demikian, segala permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov Bali secara umum dan khususnya para kepala daerah di kabupaten/ kota di Bali, dapat dipadukan.
"Juga diharapkan, nantinya yang menjadi pokok-pokok permasalahan dapat dijadikan prioritas oleh DPD RI untuk selanjutnya dapat dijembatani dengan pemerintah pusat, demi kemajuan daerah Bali ini," tutur Gubernur Pastika, sebagaimana disampaikan Wagub Sudikerta.
Guna memberikan gambaran kepada anggota DPD RI serta para peserta yang hadir, Gubernur Pastika mengingatkan kembali kondisi umum pembangunan daerah, yang sekaligus sebagai fokus dan prioritas pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, antara lain di bidang ekonomi.
Dikatakan, permasalahan ekonomi di Bali antara lain berupa masih adanya kantong kemiskinan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, Jembrana, Klungkung dan Bangli. Terhadap permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, seperti bedah rumah, simantri, gerbang sadu serta pengembangan UMKM yang ada di pedesaan.
"Namun, tingkat kemiskinan di Bali masih tetap ada. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi Bali harus diupayakan terdistribusi secara merata ke seluruh pelosok Bali," tuturnya.
Di bidang insfrastruktur wilayah, demikian Gubernur Pastika, tantangan yang dihadapi adalah kemacetan lalu lintas semakin meningkat. Ini terjadi akibat tingginya penggunaan angkutan pribadi dan masih relatif rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang ada. Di samping itu, belum optimalnya pembangunan akses jaringan jalan, air minum dan listrik.
"Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk Bali yang setiap tahun terus meningkat, serta ditambah dengan adanya migrasi penduduk dari luar daerah yang tidak terkendali, sangat berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam," urainya.
Selanjutnya, demikian Gubernur Pastika, tingginya laju alih fungsi lahan sawah sebesar 661 hektar per tahun dan hutan rakyat sebesar 820 hektar per tahun, dan pencemaran lingkungan serta permasalahan sampah seperti di TPA Suwung, juga harus cepat dicarikan solusinya.
Di bidang pertanian, yang memiliki presentase rendah dalam mata pencaharian penduduk terutama usia di bawah 25 tahun. Permasalahan ini terletak pada jumlah sumber daya manusia dan penerapan teknologi yang rendah, serta pada umumnya petani di Bali cenderung mengelola lahan yang sempit sehingga hasil yang diperoleh juga tidak maksimal.
Di bidang sosial budaya, lanjut Gubernur Pastika, Bali memiliki tantangan dalam menghadapi pengaruh global yang saat ini sudah mempengaruhi karakter orang Bali. Di antaranya memudarnya landscape bangunan bernuansa Bali.
Mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut, Gubernur Pastika mengaku, pihaknya telah berupaya untuk mewujudkan koordinasi dan sinergitas program dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota se-Bali dengan seoptimal mungkin. Pulau Bali dengan berbagai macam keistimewaaanya, kata dia, idealnya dikelola dengan mempergunakan prinsip “One Island Management”.
"Ini memungkinkan pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi. Setidaknya, kebijakan pengaturan tata ruang, kepegawaian dan keuangan serta pelestarian adat dan budaya, agar diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi," tandas Gubernur Pastika.
Atas dasar itu, ia berharap rapat koordinasi sinkronisasi ini dapat memantapkan aspirasi daerah yang berkembang, serta dirumuskan secara komprehensif untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh segenap DPD RI Perwakilan Bali.san
Komentar