Penjabat Bupati Dituding “Bohong†Soal Uang Lauk Pauk
- 26 Agustus 2015
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 3590 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com – Tanggapan Penjabat Bupati Tabanan, I Wayan Sugiada soal uang lauk PNS di Tabanan kontan saja menimbulkan protes kalangan dewan. Sugiada dengan enteng menjelaskan bahwa uang lauk pauk itu telah dilaksanakan dengan menambahkan pada beban kerja. Hal itu ditegaskan Sugiada dalam sidang paripurna DPRD Tabanan dengan agenda tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Rabu, (26/8).
Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Tabanan pada point 7 Sugiada menjelaskan bahwa menyangkut soal kebijakan pemberian uang lauk pauk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai telah dilakukan. “Kebijakan soal uang lauk pauk pegawai telah dilaksanakan dengan cara ditambahkan pada tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja,” tegasnya. Mendengar jawaban bupati tersebut, kalangan dewan yang ada diruangan sidang paripurna saling toleh sesama rekannya bahkan sesekali tersenyum mendangar jawaban bupati soal uang lauk pauk yang dinanti para pegawai di Pemkab Tabanan. Usai sidang salah satu anggota Fraksi Hanura, I Ketut Suwardiana langsung mendekati wartawan dan mengkonter pernyataan bupati tersebut. Menurut Suwardiana apa yang disampakan bupati itu hanyalah lips service. “Ini lucu, setahu kami uang lauk pauk itu beda dengan beban kerja, kalau beban kerja lebih pada berupa insentif yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kehadiran, kinerja dan produktivitas pegawai yang bersangkutan dan itu nilainya tidak sam,” bebernya. Sementara uang lauk pauk itu adalah dana pusat untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang diberikan secara merata kepada pegawai. Sehingga hal itu tidak bisa disamakan atau dikatakan sudah termasuk beban kerja. Apa yang disampaikan penjabat bupati itu menurut Suwardiana ada dua kemungkinan, yang pertama Penjabat tidak tahu yang lauk pauk, dan yang kedua adalah penjabat asal menjawab dengan jawaban kamuflase dengan mengelabaui atau membohongi pegawai bahwa uang lauk pauk sebenarnya sudah diberikan, padahal faktanya tidak. “Dari dua kemungkinan itu, kalau saya bilang dia tidak tahu kan tidak mungkin apalagi dia kepala biro hukum, mungkin lebih pada memberikan jawaban mengelabaui, dan ingin menggambarkan bawah uang lauk pauk itu sebenarnya sudah diberikan meski faktanya tida,” beber politisi asal Cempaka, Kaba-kaba Kediri ini.
Terkait hal itu pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan teman-temannya difraksi Gabungan Hanura dan Nasdem guna membahas jawaban bupati itu. Pasalnya wecana uang lauk pauk itu selama ini selalu dipertanyakan oleh para pegawai di Tabanan namun tidak ada yang berani secara terang-terangan. ”Soal uang lauk pauk ini sudah bertahun-tahun menjadi pertanyaan para pegawai, sehingga menjadi kewajiban kami untuk menyuarakannya, dan ini akan kita bahas khusus dalam rapat fraksi,” tandas Suwardiana. ina
Komentar