Tiga Tol Bali Didorong Masuk Program Nasional
- 17 Agustus 2015
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 4242 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Pembangunan di Bali, semakin timpang. Bahkan, ketimpangan antara kawasan selatan dan utara Bali meroket di atas rata-rata ketimpangan pembangunan nasional antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Oleh DPRD Provinsi Bali bersama Pemprov Bali, ketimpangan ini juga menjadi catatan serius. Itu sebabnya, berbagai program khususnya di bidang infrastruktur terus diarahkan ke kawasan timur, barat dan utara Bali.
Misalnya saja pembangunan Sirkuit Formula di Jembrana (barat), pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem (timur) hingga rencana pembangunan bandara bertaraf internasional di Buleleng (utara). Agar berbagai megaproyek ini bermanfaat, maka dibutuhkan akses penghubung dari kawasan selatan ke utara, timur dan barat Bali.
Akses tersebut, sebagaimana sering diwacanakan selama ini, adalah berupa pembangunan tiga ruas tol. Ketiganya adalah tol Kuta - Canggu - Soka, Soka - Gilimanuk dan Soka - Seririt. Bahkan demikian pentingnya ketiga ruas tol ini, hingga dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.
Untuk mengetahui nasib ketiga ruas tol ini, pekan lalu Komisi III DPRD Provinsi Bali terbang ke Jakarta guna berkonsultasi dengan Direktorat Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hasil konsultasi ini cukup mengejutkan, sebab ternyata dari ketiga ruas jalan tol ini, hanya satu yang feasibel (layak) secara ekonomis, yakni ruas tol Kuta - Canggu - Soka.
Bukan itu saja, sebab dari hasil konsultasi Komisi III DPRD Provinsi Bali, ketiga ruas tol ini baru sebatas tahap kajian. Adapun untuk rencana pembangunannya, masih sangat jauh sekali. "Kalau diserahkan kepada pihak swasta, tentu swasta tidak akan mau karena dianggap tol itu tidak layak jual. Yang layak jual, hanya ruas Kuta - Canggu - Soka," papar anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana, di Denpasar, Senin (17/8).
Hasil konsultasi ini, kata dia, bertolak belakang dengan apa yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini bahwa ketiga ruas tol ini siap dibangun. "Ternyata selama ini, tol ini hanya jadi isu yang sangat seksi. Tiap pemilu apapun, isu ini diangkat. Kenapa? Karena pemilih terbesar itu ada di Bali Utara dan Timur. Sehingga sering kali setiap hajatan pemilu apapun, pemerataan dan pembangunan jalan tol dipakai sebagai isu," ujarnya.
Agar pembangunan ketiga ruas tol ini tak sebatas isapan jempol belaka, Kariyasa mendukung Pemprov Bali agar mendorong ketiga ruas tol ini dalam program prioritas nasional. "Sebab kalau sekarang mengandalkan swasta, tidak mungkin. Jadi harus ada keseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan program ini. Harus didorong ke pusat, agar ketiga rual tol ini menjadi prioritas nasional," tandas politisi PDIP asal Buleleng itu.
Ia tak menampik, selama ini ada banyak program diluncurkan Pemprov Bali, seperti bedah rumah, simantri, dan lainnya. Hanya saja, semua itu bersifat mikro. Padahal yang juga dibutuhkan Bali adalah, bagaimana mengatasi ketimpangan ini secara makro sehingga tidak ada jurang antara masyarakat di kawasan utara dengan selatan Bali.
"Karena itu, kita harapkan Pak Gubernur (Mangku Pastika), sebelum masa jabatannya berakhir, mudah-mudahan (tiga ruas tol) ini bisa terwujud. Kalau tol terwujud, Bali Mandara itu tentu ikut terwujud," kata Karyasa.
Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba. Menurut dia, saat ini ketiga ruas tol ini ternyata baru sebatas kajian. "Yang paling feasibel untuk dikerjakan sekarang adalah hanya ruas tol Kuta - Canggu - Soka," tuturnya.
Soal dua ruas tol lain, demikian Tamba, mustahil untuk diserahkan ke BUMN atau swasta untuk mengerjakannya. "Mereka tidak mau rugi. Sehingga solusinya, mengingat masyarakat Bali butuh tol dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Bali, maka pemerintah harus mendaftarkan program itu dalam program prioritas nasional," tandas politisi Partai Demokrat asal Jembrana itu.
Khusus untuk ruas tol Kuta - Canggu - Soka, diakuinya Waskita Karya sudah merencanakannya. Hanya saja dari perencanaan tersebut, tidak lagi memakai jalur seperti yang direncanakan dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Sebab, Waskita Karya justru merancang jalur di atas sungai.
"Kalau kita memakai hasil studi kelayakan empat tahun lalu (sebagaimana dalam Perda RTRW) itu maka beberapa hotel dan villa akan dilibas. Dan itu biayanya sangat tinggi, sudah bukan seperti buat tol lagi, tapi bikin pulau," ucapnya.
Saat ini, imbuh Tamba, sudah ada kajian dari Waskita Karya, berupa jalur di atas sungai. Jalur sungai dipilih, karena secara ekonomis murah. "Nah, sikap kita bagaimana dengan kajian Waskita Karya ini? Apa kita dukung? Atau kita tidak izinkan tol melewati bantaran sungai? Sungai di sini, bukan sungai induk. Tetapi sungai-sungai pembuangan irigasi saja," pungkas Tamba. san
Komentar