Pejabat Pemprov Bali Ikuti TOT Tunas Integritas

06 Agustus 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 2140 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Training of Trainer (TOT) Komite Sistem Tunas Integritas, di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, 4-7 Agustus. TOT ini diikuti 20 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang diwakili Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, menyatakan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini, disebutnya sejalan dengan komitmen Pemprov Bali untuk menciptakan clean and good goverment dalam mengelola pemerintahan daerah.

Gubernur Pastika juga menyatakan apresiasinya kepada KPK, karena telah memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan TOT dalam pembentukan Tunas Integritas. Ia berharap, peserta kegiatan ini bisa menjadi pioner dan penggerak upaya-upaya pencegahan korupsi dan kemudian mengetoktularkan kepada pejabat lainnya serta seluruh staf di lingkungan Pemprov Bali.

Pemprov Bali, demikian Gubernur Pastika, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas untuk dilaksanakan. Untuk itu, berbagai upaya sudah dilaksanakan, seperti mulai pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Selain itu, pembinaan mental dan karakter sumber daya aparatur, antara lain melalui apel yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, evaluasi program-program atau kegiatan per tri wulan, perbaikan kualitas tata kelola keuangan yang lebih transaparan, serta sampai pada peningkatan akuntansibilitas kinerja.

Gubernur Pastika juga menyatakan konsistensinya dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntanbilitas dan responsibilitas kinerja Pemprov Bali. Seperti yang sudah diraih Pemprov Bali dalam tata kelola keuangan yang sudah dua kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Laporan LAKIP yang memperoleh nilai B.

Dalam praktiknya pun bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, Gubernur Pastika menyatakan, telah melaksanakan kegiatan simakrama/open house dalam rangka menampung aspirasi-aspirasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali. Aspirasi dimaksud, selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD.

Pada kesempatan tersebut, Plh Dirjen Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK, Asep Hairuloh, menyatakan, korupsi merupakan masalah besar yang menjadi pekerjaan rumah untuk dihadapi bangsa Indonesia, yang sering diistilahkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Ia berharap, sesuatu yang luar biasa ini bisa diselesaikan dengan cara biasa, semangat biasa dan orang-orang yang luar biasa. Dengan diadakannya pelatihan ini, ia berharap peserta bisa mendapatkan semangat dan cara luar biasa, serta dianggap sebagai proses transformasi untuk mendapatkan pencerahan dalam menghadapi korupsi.

"Lewat pelatihan yang dianggap cara-cara SAKTI (Simpel, Akurat, Konsentrasi, Total dan Implementatif), kami ingin peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali ini bisa menjadi agen terdepan dalam perubahan," pungkasnya. san