19 Hal Yang Disoroti dari LKPJ Kepala Daerah 2023

  • 25 Februari 2024
  • 17:55 WITA
  • Bangli
  • Dibaca: 1875 Pengunjung
Nengah Dwi Madya Yani saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Bersama DPRD Bangli atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023. SD/ard/Ist

Bangli, suaradewata.com - Berbagai sorotan disampaikan kalangan wakil rakyat Bangli menyikapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2023. Setidaknya ada 19 hal yang menjadi sorotan dan catatan yang diberikan oleh  Fraksi-fraksi DPRD Bangli.  Salah satunya, terkait pembangunan ekonomi di Bangli semestinya menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi primadona dan prioritas utama serta dengan keberpihakan terhadap anggaran bidang pertanian. "Sebab, sektor pertanian memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan," ungkap Nengah Dwi Madya Yani selaku pembicara Pemandangan Umum Bersama Fraksi DPRD Bangli saat sidang paripurna DPRD Bangli menyikapi penyampaian LKPJ kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, belum lama ini. 

Rapat saat itu, dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, Nyoman Budiada dan Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar. Lanjut Madya Yani, masih rendahnya pembiayaan pèmbangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan kedepannya. "Untuk itu, pèrlu kreasi dan inovasi dalam rangka memacu pembangunan selain memang perjuangan kita untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebijakan anggaran dari pemerintah Propinsi dan Pusat," ujarnya. 

Fraksi-Fraksi di DPRD Bangli juga menyarankàn agar pemanfaatan anggaran dalam APBD benar – benar memperhatikan segala aturan dan ketentuan yang sudah diamanatkan. Terkait peningkatan koordinasi antar OPD agar kinerja pemerintah sejalan di

masing-masing perangkat pemerintahan. "Kami berpegang pada prinsip objektifitas, realitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan terhadap jalannya pemerintahan pada tahun anggaran 2023. Akan tetapi, kami akan selalu menekan pada teoritik dalam membaca LKPJ Bupati Tahun 2023, perlu adanya evaluasi yang signifikan, pencapaian kinerja melalui pendapatan evaluasi perencanaan kinerja dan evaluasi pengalokasian belanja," jelasnya. 

Menurut Madya Yani, masukan dari berbagai macam fraksi, dan masyarakat sangat berguna untuk menuju tujuan pada perubahan, dan menguji sejauh mana kegiatan dari tata kelola pemerintahan.  Selanjutnya, dalam upaya memaksimalkan pendapatan retrisbusi daerah,  yang dimana dari pos penerimaan Retribusi Daerah dengan total target Rp.69.550.144.000,00 terealisasi Rp.54.816.532.450,00 atau 78,815%. "Kami berpandangan perlu dirancang strategi yang baik dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah," ungkapnya. 

Selain itu, Fraksi-Fraksi di DPRD menilai bahwa perlu adanya public policy evaluation (PPE) yang mengharuskan adanya analisis dan evaluasi tentang relasi antara policy yang dikerjakan dengan dampak yang ditimbulkan, mengingat terdapat angka-angka yang tidak sejalan dengan ketercapaian kinerja.  Selanjutnya, dalam Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yakni, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik, Pemantauan dan Evaluasi Berkala dan diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait. "Dengan kerjasama yang baik, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banglidapat tercapai," ucapnya.

Lebih lanjut, Fraksi-Fraksi di DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat. Mendorong peluasan akses infrastruktur daerah seperti Infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. "Kita juga berpendapat bahwa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selain itu diharapkan kepada seluruh OPD mampu mensinkronkan kegiatan-kegiatan dengan baik yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah sehingga bisa terealisasi untuk menuju Bangli yang bermarwah, maju dan sejahtera," ujarnya.

Berikutnya, sesuai data yang tersedia pada sisi pendapatan dan belanja, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi ditargetkan 80.940.177.059,00.  Namun realisasi 25.431.562.603,00 atau hanya 31,42%. Pendapatan antar Daerah, Belanja Operasi ditargetkan 951.563.767.487,00, terealisasi 863.665.273.507,11 atau 90,76% Namun Belanja Modal yang ditargetkan 291.056.034.403,00, hanya tealiasasi 169.833.665.973,43 atau hanya 58,35%. "Mohon penjelasan, mengapa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi hanya terrealisasi 31,42 persen dan belanja Modal hanya 58,38 persen dari yang ditargetkan?," ujarnya meminta penjelasan eksekutif.

Fraksi DPRD Bangli juga menyoroti pentingnya penertiban penggunaan air bawah tanah untuk menjaga sumber air bersih, irigasi subak dan peningkatan pajak daerah yang bersumber dari ABT. Selain itu, terkait program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang prosentasenya sebanyak 71.06%,  pemerintah daerah agar melaksanakan pengembangan obyek baru disetiap desa di Bangli sesuai potensi yang tersedia dan memastikan wajib pajak pada setiap objek pajak bidang pariwisata. "Fraksi-Frkasi DPRD Bangli mengharapkan apa yang telah kami paparkan akan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya," pungkasnya. ard/red


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER