Permudah Sertifikasi Tanah Pura dan Aset Umat, PHDI Gandeng Mentri ATR/BPN TTD MOU

  • 25 Mei 2023
  • 15:30 WITA
  • Nasional
  • Dibaca: 1658 Pengunjung

Jakarta, suaradewata.com- Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menandatangani MoU dengan Menteri

ATR/BPN untuk memastikan agar aset-aset umat di bawah naungan PHDI terdata dengan baik.

Hal ini penting khususnya terkait keberadaan Pura-Pura Hindu yang belum bersertifikat agar

segera memiliki sertifikat. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat,

Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, saat penandatanganan MoU, Kamis (25/05) di Balai

Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung - Bali.

Hadir menandatangani MOU, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto,

S.I.P, bersama Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa

Tenaya, yang disaksikan langsung Dharma Adhyaksa PHDI Pusat, Ida Pedanda Nabe Gde Bang

Buruan Manuaba bersama Pimpinan Sabha Pandita lainnya serta Ketua Sabha Walaka PHDI

Pusat, Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana M.T.P.

Dharma Adhyaksa PHDI Pusat, Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba menegaskan,

MoU ini adalah dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak, dalam hal ini PHDI dan

Kementerian ATR/BPN, dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan dan

penanganan permasalahan pertanahan aset yang ada di bawah naungan PHDI. Serta sebagai

dasar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai persiapan dan pelaksanaan pendaftaran

tanah aset dan tanah yang berada di bawah naungan PHDI.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN menyampaikan, dengan adanya MoU ini diharapkan

proses sertifikasi asset-aset yang ada di bawah naungan PHDI dapat berjalan lebih cepat, dan

permasalahan-permasalahan yang ada dapat dikoordinasikan dengan lebih baik. “Tanah Pura

setelah dipetakan dengan drone, dibuat dokumentasinya, dilengkapi, segera ajukan ke

Kementerian ATR/BPN. Dokumen-dokumen bila ada kurang sedikit-sedikit disusulkan saja”,

ditegaskan Mantan Panglima TNI tersebut.

Wisnu Bawa Tenaya menambahkan, MoU ini merupakan wujud kesungguhan PHDI dalam

melayani umat agar aset-aset umat yang banyak tersebar di seluruh Indonesia dapat disertifikasi

sehingga memiliki kekuatan dari aspek hukum. Kejadian-kejadian di masa lalu dimana banyak

aset yang tidak tersertifikasi dengan baik dan rawan menimbulkan permasalahan hukum bahkan

beberapa akhirnya hilang, harus dijadikan pelajaran penting dan dibuatkan terobosan strategis

agar tidak terulang. “Ini masuk agenda prioritas kita, semua kita kerjakan paralel, perlindungan

aset, pemberdayaan ekonomi, peningkatan SDM, mendorong moderasi. Semua penting, semua

kita kerjakan bersama-sama” kata mantan Danjen Kopassus yang akrab disapa WBT ini.

Proses penandatanganan ditutup dengan foto bersama. Agenda PHDI Pusat di Bali masih

berlanjut sampai tanggal 26 Mei 2023 yaitu Seminar Pemantapan Hasil Uji Publik Kajian Sabha

Walaka PHDI Pusat tentang Pedoman Membangun Ekonomi Berdasarkan Dharma. Seminar

akan menghadirkan para praktisi untuk memperkuat kajian Sabha Walaka sebelum diajukan

kepada Sabha Pandita sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Bhisama.

Tim Media PHDI Pusat


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER