Di Buleleng dari 270 Ribuan Peserta KIS PBI, Turun Menjadi 115 Ribuan, Hemat Biaya Rp 5,1 Miliar
- 12 Maret 2023
- 18:55 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 1493 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com - Hasil pemutakhiran verivali data kepesertaan KIS PBI yang dilakukan Pemkab Buleleng dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah nampu efisien APBD sekitar Rp 5,1 Miliar.
Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemkab Buleleng terhadap para penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Buleleng adalah orang yang tepat sesuai kriteria dan regulasi dengan kategori fakir miskin dan tidak mampu.
Secara bertahap Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melakukan penyisiran dan pemutakhiran data kepesertaan dengan terjun langsung melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dari 270 ribuan peserta kini menjadi 115 ribuan peserta dengan menghemat biaya hampir Rp 5,1 miliar perbulannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra pada Jumat, (10/3/2023) mengatakan efisiensi dari pembayaran iuran KIS PBI APBD perbulannya dari data awal sebesar Rp 9,5 miliar, dan kini hanya Rp 4,4 miliar. Artinya data sekarang lebih tepat sasaran, sesuai kriteria dan tidak ada lagi kecemburuan maupun kerawanan sosial.
”Verivali ini dilakukan agar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam proses pemutakhiran dan verivali, ucap Kadis Kariaman pihaknya berkolaborasi bersama desa/kelurahan, tim Puskesos GCT dan tim IT melakukan penyisiran, membersihkan data kepesertaan yang tidak sesuai segmen di lapangan.
”Dalam melakukan pemutakhiran dan verivali, kami kelompokkan segmen masyarakat sesuai data nyata di lapangan. Dimana jika sudah bekerja, kami dorong ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dan jika ekonominya mampu, kami dorong ke segmen mandiri. Selanjutnya jika pensiunan PNS,TNI/Polri, kami dorong ke segmen PBPU juga. Bagi yang tercecer dan sama sekali belum tersentuh program, kami akan usulkan juga,” terang Kariaman.
Kariaman menyebut dasar pelaksanaan dan dari kajian, masih banyak data penerima atau kepesertaan tidak sesuai.
”Masyarakat yang mengurus KIS ada yang membawa mobil dan sejenisnya. Inilah pentingnya semua pihak untuk mengetahui, mengedukasi dan memotivasi merubah mindset masyarakat bahwa yang menerima KIS PBI APBD maupun APBN adalah orang yang betul-betul kurang mampu dan fakir miskin,” tutupnya.sad/nop
Komentar