Normalisasi Tukad Mati oleh PUPR Badung Adalah Menyelamatkan Rakyat dari Banjir

  • 13 November 2022
  • 17:25 WITA
  • Badung
  • Dibaca: 1832 Pengunjung
Ketua Komisi II DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara. foto : Lanang Umbara

Badung, suaradewata.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Gusti Lanang Umbara menyebutkan langkah Dinas PUPR Kabupaten Badung yang menormalisasi Tukad Mati adalah menyelamatkan rakyat dari banjir. Pasalnya, ketika terjadi hujan lebat membuat air di kawasan Tukad Mati meluap hingga menyebabkan banjir.  

Namun langkah Dinas PUPR tersebut justru ditegur bahkan di stop oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali - Penida. Pasalnya, Dinas PUPR Kabupaten Badung belum mendapat rekomendasi/izin dari BWS Bali - Penida untuk menormalisasi Tukad Mati yang merupakan kewenangan pihak BWS Bali – Penida. Sehingga pihak BWS Bali - Penida melayangkan surat teguran ke- 1 yang ditujukan kepada Kadis PUPR Badung, lr. Ida Bagus Surya Suamba, S.T., M.T, tertanggal 31 Oktober 2022. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara pun meminta kebijakan dari pihak BWS Bali - Penida meski diluar dari kewenangan. Namun, normalisasi dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Badung adalah untuk menyelamatkan rakyat dari banjir ketika musim hujan turun.  

"Ya mohon diberikan kebijakanlah kepada kami untuk menyelamatkan warga dan masyarakat kami yang ada di seputaran Tukad mati, kalau terjadi hujan lebat pasti terdampak banjir. Sesuai yang disampaikan bapak Presiden adalah hukum tertinggi atau undang-undang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Nah maka dari itu untuk menanggulangi sebuah bencana itu kan untuk menyelamatkan rakyat," ungkap Lanang Umbara, Sabtu, (12/11/2022).  

Lain halnya jika Pemerintahan Kabupaten Badung tanpa izin melakukan pengelolaan sungai yang merupakan kewenangan dari BWS Bali - Penida. Apalagi tanpa izin melakukan pemanfaatan sungai atau sumber daya yang ada didalamnya, misalnya pemanfaatan air atau lain sebagainya itu baru keluar dari pada kewenangan.  

"Kalau memang kami tidak diijinkan untuk menormalisasi agar tidak terjadi banjir lagi di kawasan Tukad mati. Semestinya BWS yang turun cepat tanggap ya dipelihara sungainya dikeruk dinormalisasi. Sehingga ketika terjadi hujan tidak menyebabkan banjir akibat dari Tukad mati yang meluap tidak bisa menampung debit air akibat dari endapan lumpur yang begitu padat yang begitu banyak." 

"Saya atas nama Komisi II DPRD Kabupaten Badung memohon kepada BWS. Mari kita bersinergi untuk memberikan rasa keamanan kenyamanan dan keselamatan pada rakyat kita di Kabupaten Badung khususnya di seputaran kawasan Tukad mati," pungkasnya. 

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Bali akan menyongsong perhelatan Akbar dunia G20, kata Lanang Umbara, jika terjadi banjir di kawasan Tukad Mati akan mempermalukan kita di mata dunia. Pasalnya, pada bulan November ini biasanya sudah turun hujan begitu deras.  

"Sehingga kekhawatiran akan terjadinya banjir lagi di kawasan Tukad mati sangat sangat mengkhawatirkan," imbuhnya.ang/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER