Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Keterangan Saksi Ahli Bikin Kursi Eks Bupati Eka Nyaman

  • 04 Agustus 2022
  • 18:55 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1259 Pengunjung
istimewa/suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Sejumlah saksi ahli yang dihadirkan pihak Terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti (46), memberika angin segar dan membuat kursi Mantan Bupati Tabanan periode 2010-2021 itu tipis terjerat hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi, Dana Insentif Daerah (DID).

Itu didengarkan dalam sidang lanjutan yang digelar secara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis (04/08). Ada tiga saksi ahli yang dihadirkan, dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof Noo Zaid. Bukan Universitas Negeri Jakarta., kemudian dari Unud Prof. Suardana, dan Univ Islam Jogja, Mudzakkir.

Keseluruhannya merupakan ahli bidang hukum pidana. Prof. Noor Zaid, mengawali duduk dihadapan ketua Majelis Hakim I Nyoman Wiguna,SH.,MH.,untuk memberikan penjelasan sesuai dengan ilmu yang dimiliki terkait kasus yang menjerat putri Ketua DPRD Bali, ini.

Secara ringkas, disampaikan pada Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana yang dimaksud menyebutkan ada empat kategori pelaku dalam tindak pidana korupsi. 

"Yang pertama, hal mendasar ciri daripada pelaku material ini adalah orang itu melakukan perbuatan yang paling menghubungi atau dalam bahasa kriminal yang lain itu namanya eksekutor," terangnya.

Kedua, lanjut saksi ahli bahwa apalagi perbuatan disebut sebagai menyuruh pelakunya dan dia akan menggunakan kekuasaannya. Hal ketiga, sama2 melakukan perbuatan jahat.

Menurutnya, pada konteksnya tinggal gimana perbuatan itu dilakukan. Jika dalam hal ini yang bertindak memanfaatkan jabatannya dengan menyebutkan bahwa yang dilakukan atas perintah dari pejabat lain. 

Maka, selanjutnya sanksi yang masuk dalam tindak perbuatannya akan lebih berat bila yang disebutkan tidak serta merta secara langsung benar memberikan perintah.

Sebagaimana sebelumnya, pihak kuasa hukum terdakwa yang dikoordinir Warsa T.Bhuana, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memerintahkan secara tegas kepada bawahannya Wiratmaja (berkas terpisah). Termasuk ada kata meminta fee dari rekanan. 

Sebagaimana tertuang dalam dakwaan yang dibuat JPU KPK bahwa Nilai fee yang ditentukan oleh rekanan tersangka Yaya Purnomo dan tersangka Rifan diduga sebesar 2,5 persen. dari alokasi dana DID yang nantinya didapat oleh Kabupaten Tabanan di Tahun Anggaran 2018.

"Pemberian uang oleh NPEW (Eka Wiryastuti) itu melalui terdakwa Wiratmaja diduga sejumlah sekitar Rp 600 juta dan USD 55.300," tulis dakwaan.

Hal tidak serta merta menegaskan bahwa terdakwa Eka Wiryastuti, tidak pernah meminta atau memerintahkan menyetorkan fee. Tetapi dari pihak terdakwa Wiratmaja yang secara langsung memerintahkan mengambil fee dan diduga mengatasnamakan jabatan Bupati dalam hal meminta fee.mot/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER