Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Buleleng,  Bupati Menjawab dan Fokus UMKM

  • 30 Juni 2022
  • 18:45 WITA
  • Buleleng
  • Dibaca: 1194 Pengunjung
Ilustrasi, Foto/Sumber : Google

Buleleng, suaradewata.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Buleleng kembali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Buleleng terhadap padangan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, pada Rabu, (29/6).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng, dengan dihadiri anggota DPRD Buleleng, Forkompinda Kabupaten Buleleng, Pimpinan SKPD Ruang Lingkup Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya.

Dalam jawabannya, Bupati Buleleng menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buleleng terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021. 

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Demokrat, Bupati Buleleng Agus Suradnyana sependapat dengan segala catatan-catatan dari hasil pemeriksaan BPK dan akan segera ditindak lanjuti sebagai perbaikan terhadap tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah senantiasa berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah.

Sedangkan pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Bupati Buleleng sependapat bahwa capaian ekonomi makro difungsikan sebagai alat untuk menentukan serta mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap pandangan umum dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengenai kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan dan diimplemenasikan agar ditemukan akar permasalahan dan hambatannya sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, Bupati Buleleng menyatakan sependapat. Kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan telah melalui kajian terhadap sektor-sektor strategis perekonomian daerah, namun demikian akan diupayakan evaluasi secara menyeluruh agar pengembangannya fokus dan tepat sasaran.

Sementara menanggapi terhadap pandangan umum dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Bupati menyampaikan terkait perlunya upaya-upaya dan terobosan-terobosan dalam penanggulangan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penigkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi, Bupati Buleleng menyatakan sependapat. Menurutnya, Pemerintah Daerah melalui OPD-OPD terkait telah melaksanakan program-program kegiatan yang mengarah pada upaya-upaya untuk mencapai pemenuhan indikator-indikator tersebut, yang tentunya muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dari apa yang telah disampaikan Bupati Buleleng, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 akan dibahas dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Buleleng mendatang.

Dalam jawaban bupati terhadap pandangan umum  Fraksi Fraksi DPRD Buleleng, Bupati Buleleng juga Fokuskan Pemulihan Ekonomi Berbasis Kerakyatan. Dimana memfokuskan pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap capaian indikator makro daerah terutama laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca sektor pariwisata terpuruk. Saat ini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah menjalankan strategi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan konsep pemerataan agar tingkat kesenjangan tidak semakin melebar. Salah satunya melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan pemberdayaan pelaku UMKM.

Bupati Agus Suradnyana menjelaskan khusus pemberdayaan UMKM, tidak sedikit kegiatan yang digulirkan pemerintah. Seperti pemberian bantuan dana atau sarana prasarana bagi pelaku UMKM. Tahun ini dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kementerian UMKM, Pemkab Buleleng membangun sebuah gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Gedung tersebut untuk mempermudah akses pelaku UMKM mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan guna mewujudkan UMKM yang tangguh, berkualitas, berdaya saing, dan mandiri.

“Sebenarnya sudah menjadi model struktur makro kita sampai ke mikro. Dalam pendemi ini yang kita utamakan adalah memberikan pemerataan terhadap pendapatan. Artinya sektor UMKM yang harus digenjot,” terangnya.

Bupati Suradnyana mengatakan sektor lain selain UMKM dan Pertanian belum bisa dioptimalkan. Ini karena pasar global yang masih rentan. 

“Kalau berbicara sektor manufaktur karena kondisinya masih pandemi, yang melibatkan pasar global masih rentan. Kemudian harga minyak masih tinggi tentunya masih menjadi persoalan. Sehingga kita gerakkan UMKM yang perputaran ekonominya terbatas,” imbuhnya.

Sementara untuk investasi, Bupati Suradnyana menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk membuat rencana tata ruang yang pasti untuk menghindari kerancuan status lahan. Sehingga investasi memberikan kenyamanan bagi pihak investor dan daerah. Sad/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER