Soal SMAN Bali Mandara, Dr Gede Suardana Desak DPRD dan Gubernur Koster Segera Ambil Keputusan
- 20 Juni 2022
- 20:05 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1494 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Aktivis yang juga Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana mendesak DPRD Bali dan Gubernur Bali Wayan Koster segera mengkaji ulang kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMAN Bali Mandara dan segera mengambil keputusan baru sebelum proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah SMA di Bali berlangsung.
“Kami mohon besok segera dilakukan rapat dengar pendapat karena tanggal 22 Juni 2022, PPDB sudah berlangsung. RDP antara DPRD, eksekutif, alumni, FKPP, pemerhati pendidikan Bali. Kami siap akan datang besok untuk RDP. Agar DPRD dan gubernur segera mengambil keputusan baru tentang nasib sekolah ini,” kata Suardana usai penyampaian aspirasi FKPP (forum komunikasi peduli pendidkan) Bali dan alumni kepada DPRD Bali, Senin (20/6).
Aspirasi FKPP dan alumni yang dilakukan oleh sebanyak 50 orang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry bersama Ketua Komisi IV Gusti Putu Budiarta bersama sejumlah anggota menerima perwakilan FKPP dan alumni. Hadir juga anggota DPRD yaitu I Kadek Setiawan, I Komang Nova Sewi Putra, dan Gede Kusuma Putra.
Suardana mengatakan kajian ulang kebijakan tersebut harus dilakukan sebelum PPDB sistem reguler diterapkan di SMAN Bali Mandara. “Jika terlambat mengambil keputusan berdasarkan kajian dan masukan alumni dan FKPP yang dielaborasi dengan kajian pemerintah maka sistem pendidikan sekolah ini akan hilang selamanya,” ujarnya.
Suardana mengatakan, pihak FKPP dan alumni telah menyiapkan alternatif yang merupakan jalan tengah antara kebijakan pemerintah dengan keinginan publik.
Ia menyampaikan jalan tengahnya, yaitu melanjutkan kembali sistem pendidikan SMAN Bali Mandara. Anggaranya bisa diberikan Rp 2 M dari seharusnya Rp 4 M. Melakukan program anak asuh dari dana pihak ketiga serta dana CSR.
“Jalan tengahnya adalah program SMAN Bali Mandara jalan sedangkan kebijakan pemerintah membantu beasiswa sebesar Rp 1,5 juta kepada 18.000 siswa miskin tetap berjalan,” katanya.
Anggaran pendidikan sangat kecil dibandingkan dengan anggaran infrastruktur Bali sebesar Rp 12 triliun. “Sing kepeh kuku jari gubernur, sing kepeh kuku jari wakil ketua DPRD Bali untuk anggaran pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali Budiarta mengatakan
bahwa sistem pendidikan SMAN Bali Mandara sangat baik.
“Sekolah ini sangat bagus. Ada sistem asrama. Banyak siswa miskin ditampung di sana dengan sekolah khusus di SMAN Bali Mandara,” katanya saat menerima aspirasi alumni dan FKPP.
Namun sekolah ini hanya mampu menampung sebanyak 870 orang anak miskin sementar anak miskin di Bali diperkirakan sebanyak 18.000 orang.
“Berdasarkan kajian itu, bapak gubernur ingin memberikan pemerataan, keadilan bagi seluruh siswa miskin atau sangat miskin,” ujarnya.rls/nop
Komentar