40 Badan Usaha di Bangli Nunggak Iuran, BPJS Gandeng Kejaksaan
- 15 Juni 2022
- 22:35 WITA
- Bangli
- Dibaca: 1505 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Untuk meminimalis membengkaknya tunggakan iuran BPJS di Kabupaten Bangli, berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung yang mewilayahi empat kabupaten di Bali ini. Selain upaya persuasif, pihak BPJS juga menggandeng kejaksaan untuk menangani tunggakan iuran khususnya pada Badan Usaha (BU).
Demikian dipaparkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Elly Widiani didampingi Kepala BPJS Kesehatan Bangli, Ni Kadek Ariani, Rabu (15/6/2022) di Bangli. Dikatakan, di Kabupaten Bangli ditemukan sebanyak 40 badan usaha menunggak pembayaran iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) per 10 Juni 2022. Dari jumlah tersebut, total besaran tunggakan BU ini mencapai Rp 59.638.622. “Untuk di Kabupaten Bangli, Badan Usaha yang tidak patuh tercatat 40. Rata-rata kondisinya di Bangli memang kecil-kecil, kebanyakan terdapat di wilayah Kintamani,”ujarnya,
Upaya penanganan, kata Elly Widiani, pihaknya mengutamakan persuasif dulu, yakni dengan jalan melakukan pendekatan kepada badan usaha bersangkutan. Bila pendekatan itu tidak membuahkan hasil, baru pihaknya melibatkan kejaksaan. “Sejauh ini belum ada badan usaha yang kena sanksi. Setelah dipanggil kejaksaan mereka memenuhi kewajibannya,”kata dia.
Sebaliknya, bila ada badan usaha membandel tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi tegas bisa diterapkan. Tentunya setelah melalui proses. Berupa izin usahanya bisa dicabut oleh pemerintah daerah. “Namun sejauh ini, belum ada sih badan usaha yang izinya sampai dicabut,”sebut Elly yang kepemimpinannya juga mewilayahi Bangli, Karangasem dan Gianyar ini.
Selain Badan Usaha, tunggakan iuran di Bangli rupanya juga dari peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Dengan rincian, kelas 1 sebanyak 2.892 peserta dengan besaran nilai Rp 3.780.879.665. Kelas 2 sebanyak 5.233 orang dengan nilai Rp 5.199.855.366. Dan untuk kelas 3 ada sebanyak 16.034 orang dengan nilai Rp 5.305.919.587.
Terkait dengan itu, wanita asal Buleleng ini menegaskan, BPJS sejatinya telah memberikan kemudahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan meluncurkan program Rehab (Rencana Pembayaran Bertahap). “Kita memaklumi kondisi masyarakat saat ini yang masih terpuruk akibat pandemic Covid 19, makanya kita berikan warga untuk mencicil tunggakannya. Kita harap peserta bisa memanfaatkan program ini, dengan baik,”ucapnya
Diungkapkan, pemanfaatan program Rehab oleh peserta dapat dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 165 dan aplikasi Mobile JKN dan berlaku untuk peserta PBPU atau BP yang telah menunggak lebih dari 3 bulan atau 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Dalam mengikuti program Rehab, lanjut dia, peserta dapat memilih berapa kali cicilan yang akan dibayar dengan perhitungan yang sudah otomatis dilakukan dalam sistem BPJS Kesehatan, besaran iuran yang akan dibayar perbulan adalah minimal sebesar 2 bulan tagihannya, ketika cicilan sudah lunas maka KIS dari peserta akan langsung aktif kembali dan dapat digunakan. “Rehab ini akan memecah pembayaran tunggakan peserta menjadi beberapa kali cicilan sesuai yang diinginkan sehingga akan terasa lebih ringan bagi peserta, program ini juga untuk melindungi peserta karena mempercepat proses aktifnya kartu peserta sehingga siap bila diperlukan,” beber Elly.
Selain kaitan program Rehab, Elly juga menyampaikan mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN-KIS yang melibatkan beberapa lembaga seperti BPN dan Kepolsian, kaitan kanal layanan yang mempermudah peserta seperti layanan Pandawa, Mobile JKN dan denda pelayanan, pemberlakuan NIK sebagai Identitas peserta JKN-KIS serta skirining kesehatan. "Mari memanfaatkan kemudahan yang telah disiapkan, dan tetap ikuti ketentuan yang berlaku. Sebab adanya Inpres 1 tahun 2022, urusan tanah, SIM dan STNK akan mewajibkan kepesertaan JKN-KIS aktif,” pungkasnya.ard/nop
Komentar