Gubernur Bali Batal Hadir, FKPP Bali Tetap Laksanakan Dialog Publik

  • 29 Mei 2022
  • 18:05 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1531 Pengunjung
istimewa/suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - SMAN/SMKN Bali Mandara belakangan ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Pasalnya sekolah yang beroperasi sejak Juli 2015 tersebut akan beralih status menjadi sekolah regular. Hal ini disampaikan langsung oleh Prof. Dr. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali melalui tulisan dengan judul “Kebijakan Baru Gubernur Bali dalam Pengelolaan SMA/SMK/SLB se-Bali” yang tersiar di media sosial dan aplikasi percakapan.

Merespon hal tersebut, Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali yang terdiri dari beberapa organisasi bernafaskan Hindu menginisiasi Dialog Publik dengan tema “Mau Dibawa Kemana Pendidikan Bali?” yang bertempat di Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan Pasraman Satyam Eva Jayate pada, Minggu (29/05/2022).

Dialog Publik tersebut mengundang Gubernur Bali Dr. I Wayan Koster sebagai pembicara kunci, dengan narasumber Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Dr. KN. Boy Jayawibawa, Rektor Universitas Hindu Indonesia Prof. Dr. I Mader Damriyasa, Ketua Komisi IV DPRD Bali Ir. I Gusti Putu Budiarta, Anggota DPD RI Periode 2014-2019 Gede Pasek Suardika, SH., MH, Hakim MK RI 2015-2020 Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., M.Hum, dan Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana. Dialog Publik ini dipandu langsung oleh Koordinator FKPP Bali I Ketut Sae Tanju.

Namun hingga acara berakhir, tidak tampak kehadiran Gubernur Bali dalam Dialog Publik tersebut. Ditemui di akhir acara, I Ketut Sae Tanju selaku Koordinator FKPP Bali menyesalkan absennya Gubernur Bali dalam Dialog Publik. Menurutnya acara ini dapat dijadikan tempat untuk menguji kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Bali.

“Kegiatan ini sebenarnya dapat menjadi tempat yang tepat untuk menguji seberapa baiknya kebijakan pemerintah provinsi Bali yang mengalihkan status SMAN/SMKN Bali Mandara menjadi sekolah regular. Tentu kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Bali akan semakin menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat Bali terkait kebijakan tersebut,” terang Tanju.

Menurutnya, hasil dari Dialog Publik hari ini akan dirangkum menjadi sebuah rekomendasi di bidang pendidikan kepada pemerintah agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah di masa mendatang.

“Kami sudah mencatat apa-apa saja yang didiskusikan dalam Dialog Publik hari ini, langkah selanjutnya hasil diskusi ini akan kami rangkum dan akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi Bali sebagai sebuah rekomendasi dari kami FKPP Bali. Semoga saja rekomendasi kami dibaca dan dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis khususnya di bidang pendidikan,” tegas Tanju.rls/sar/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER