Bahas Proyek KPBU, Komisi II DPRD Badung Gelar Rapat Koordinasi Bersama Dinas PUPR
- 17 Januari 2022
- 22:20 WITA
- Badung
- Dibaca: 1599 Pengunjung
Badung, suaradewata.com - Komisi II DPRD Kabupaten Badung hari ini menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PUPR Badung di ruang rapat Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Senin, (17/01/2022). Rapat koordinasi tersebut membahas proyek KPBU antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut dan laporan dari Dinas PUPR Badung mengenai proyek KPBU, sejauh mana sudah proses administrasi terhadap pemerintah pusat ini berjalan.
"Tadi sudah disampaikan bahwa astungkara hasilnya positif dan ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Kemudian nanti tentu keputusannya adalah ketika sudah memutuskan dengan dewan terutama adalah karena menurut aturan yang ada pembebasan lahan itu harus melalui kemampuan daerah atau kemampuan APBD ini yang akan dibahas secara mendalam oleh dewan dan teman teman eksekutif terutama di Dinas PUPR," kata Anom Gumanti kepada awak media.
Lebih lanjut Anom Gumanti mengatakan, terkait proyek KPBU, dirinya pun mendukung langkah dari Kadis PUPR beserta jajarannya untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan oleh pemerintah pusat. Seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR, bahwa dokumen ini sudah sampai pada Kementerian Bappenas dengan Kementrian Keuangan. "Mudah mudahan nanti pemerintah pusat juga bisa memberikan jalan yang terbaik buat kita. Prinsip bahwa kronologis awalnya adalah dari macetnya jalan utama di Uluwatu. Jadi memang harus ada solusi atau jalan lingkar ini merupakan solusi dan sekaligus juga sebagai pengembangan pariwisata Badung," ujarnya.
Pembangunan jalan lingkar selatan yang ditargetkan selesai di tahun 2022, sampai saat ini jalan yang dapat mempermudah konektivitas pariwisata dan menuntaskan kemacetan di Badung selatan masih terkendala pembebasan lahan. Justru dalam rapat tersebut terungkap, bahwa Pemkab Badung harus menyiapkan dana pembebasan lahan sekitar Rp 800 milyar rupiah.
“Sebenarnya untuk skema PKBU itu ada dua kegiatan. Pertama kegiatan utilitas terpadu dan kedua Jalan Lingkar Selatan. Proyek ini sudah mendapat persetujuan dari Bappenas dan Kemenkeu,” ujar Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba kepada awak media.
Proyek di era kepemimpinan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa ini akan dibangun sebanyak empat segmen. Sejatinya dalam proses pembangunan ini sudah mendapat persetujuan dari masyarakat. Hanya saja saat ini terdapat kendala dalam pembebasan lahan.
“Sosialisasi kemasyarakatan sebenarnya sudah siap, penyiapan anggaran yang sejumlah Rp 800 miliar ini yang menjadi kendala, sambil nanti menunggu kondisi perekonomian Badung,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Badung Anom Gumanti saat ditanya oleh awak media, dengan kondisi anggaran Badung seperti sekarang, mungkinkah (Proyek KPBU) akan terealisasi 5 tahun kedepan? Anom Gumanti pun menjawab, sebagai masyarakat Badung kita tetap optimis. Untuk masalah kapan terealisasinya, kata Anom Gumanti, sama halnya dengan MRT di Jakarta. Perencanaannya mungkin 10 tahun yang lalu tetapi hari ini baru bisa terlaksana.
"Tapi minimal kita sudah berpikir kedepan untuk mengatasi kemacetan dan pengembangan pariwisata kedepan tentu yang lebih berkualitas dari sebelum sebelumnya. Minimal dari sisi perencanaan kita sudah punya masa depan pariwisata Badung. Masalah terealisasinya kapan, kita lihat nanti dan kita tidak berani melawan alam terutama masalah Covid-19 ini," jawabnya kepada awak media.
Dewan yang hadir dalam rapat tersebut yakni Gusti Anom Gumanti, I Nyoman Dirga Yusa, Ni Luh Kadek Suastiari, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, I Gusti Lanang Umbara, I Nyoman Suka, I Made Wijaya dan Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata.ang/nop
Komentar