Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Tiga Kabupaten Mendapatkan Penilaian Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik

  • 11 Januari 2022
  • 20:35 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1234 Pengunjung
Ombudsman RI Perwakilan Bali Memberikan Penilaian Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik Kepada 3 Kabupaten di Bali. Selasa, (11/01/2022). Foto: Angga.suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Ombudsman RI perwakilan Bali menggelar penyerahan hasil survey kepatuhan tahun 2021 terhadap standar pelayanan publik kepada Bupati Tabanan, Bupati Klungkung dan Bupati Badung di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Jalan Melati No. 14 Denpasar, Selasa, (11/01/2022). Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini dinilai dalam 4 kategori. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan survei tersebut merupakan survey untuk di 10 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi di tahun 2021. Namun yang mendapatkan zona hijau adalah 3 kabupaten, sedangkan untuk yang lainnya masih pada Zona kuning. Untuk itu, kegiatan pada hari ini Ombudsman Bali menyerahkan kepada Bupati Tabanan, Klungkung dan Badung yang mendapatkan zona kepatuhan tinggi.

"Untuk Ombudsman mengambil di 4 kategori. Perizinan, Adminduk, kesehatan dan Pendidikan. Kedepan kita akan diperluas lagi cakupan penilaian," kata Umar Alkhatab.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya seusai mendapatkan penilaian kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik mengatakan, pihaknya di Pemerintah Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali. Karena pihaknya bekerja sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ombudsman Bali, khususnya di 4 bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Catatan Sipil dan Perijinan.

"Saya bangga karena kalau ada yang menilai kami di Pemerintahan itu bukti indikator bahwa kami bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi kami ini adalah pelayan masyarakat. Kalau masyarakat sudah puas kita merasa berbahagia, karena memang kami diangkat oleh masyarakat untuk melayani masyarakat," kata Komang Sanjaya. 

Sementara, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan, pihaknya di Klungkung terkait pelayanan publik pertama dari segi aturan kita buat SOP, standar pelayanan dan lain sebagainya. Kedua implementasi itu yang paling penting, karena dari implementasi ini akan terbukti apabila ada masyarakat yang tidak puas, apalagi ada media sosial. Jika media sosial ramai berarti pelayanan kita tidak bagus. 

"Dari situ saya bersama seluruh OPD menugaskan agar berikan pelayanan yang optimal. Yang paling penting monitor dari pada implementasi ini terus kami lakukan. Jadi Monitor ini tidak hanya ditugaskan oleh Inspektorat saja tapi Pak Sekda saya hampir setiap hari tidak mengenal libur lah untuk melakukan monitor itu. Jadi Pelayanan publik ini adalah prioritas kami," kata Nyoman Suwirta. 

Sedangkan, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang diwakili oleh Sekda Badung Adi Arnawa usai menerima penilaian kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Ombudsman perwakilan Bali. Pasalnya, dari penilaian yang diberikan tersebut, pihaknya tidak melihat Badung dalam kategori hijau. Tetapi setidaknya ini menjadi suatu pedoman dalam melihat mengidentifikasi terhadap beberapa standar pelayanan yang masih kurang. 

"Yang kedua adalah tantangan kedepan tentu kami sharing dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Kita akan mendorong setiap wilayah yang ada di Badung itu Berbasis teknologi informasi. Dengan teknologi informasi ini setidaknya akselerasi pelayanan itu ada. Yang kedua transparansi itu akan ada. Tinggal sekarang bagaimana implementasinya saja," kata Adi Arnawa.ang/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER