Juliarta Dorong Kelian Banjar Adat Bisa Tersentuh Bantuan Insentif
- 10 Januari 2022
- 21:25 WITA
- Klungkung
- Dibaca: 1701 Pengunjung
Klungkung,suaradewata.com - Pemberian bantuan insentif kepada perbekel dan bendesa dari Provinsi Bali disambut positif oleh semua kalangan. Baik itu perbekel dan bendesa itu sendiri maupun pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan para pemimpin desa tersebut. Diharapkan bantuan insentif dari Provinsi Bali ini dapat diperluas hingga bisa dirasakan sampai kepada kelian banjar adat yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal itu yang diharapkan Anggota DPRD Provinsi Bali dapil Kabupaten Klungkung I Ketut Juliarta. Bantuan insentif yang merupakan kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster ini sangat bermanfaat untuk para bendesa yang memiliki tugas penting di dalam pelaksanaan adat dan juga administrasi desa.
Disaat pandemi Covid-19 tentu saja banyak masyarakat Bali yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan adanya insentif tersebut para bendesa bisa memenuhi kebutuhannya sehingga bisa fokus bekerja sebagai bendesa adat demi bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Pihaknya pun berharap kepada Gubernur Koster agar insentif tersebut juga bisa dirasakan oleh kelian banjar adat di seluruh Bali. Mengingat keberadaan kelian banjar adat ini menjadi ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan krama banjar adatnya.
"Setelah saya turun reses ke banjar-banjar yang ada di Klungkung. Ada masukan dari krama banjar untuk membantu perekonomian kelian banjar adat. Karena tugasnya sangat berat. Datang paling awal dan pulang paling akhir. Padahal menjadi ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali itu.
Pihaknya pun berharap agar kelian banjar di seluruh Bali bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan bendesa dan perbekel. Apalagi sebagai kelian banjar tidak ada ikatan dinas sehingga penghasilan untuk sehari-hari harus dicari dengan bekerja di luar profesi sebagai kelian banjar.
Kondisi tersebut juga diakui Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, Dewa Made Tirta. Pihaknya menuturkan saat ini para kelian banjar adat utamanya di Kabupaten Klungkung mendapatkan insentif dua kali dalam satu tahun dengan nilai Rp 500 ribu belum dipotong pajak yang berasal dari dana desa. Tentu saja besaran insentif tersebut tidak bisa menanggung kebutuhan sehari-hari.
Jika dibandingkan dengan tugasnya sebagai kelian banjar, mengurus administrasi hingga mengurus adat serta mengatur krama banjar, tentu perlu ada penambahan insentif yang bisa dibantu dari pemberian insentif oleh Pemprov Bali. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini banyak masyarakat Bali begitu juga klian banjar yang kehilangan penghasilannya.
Diharapkan dengan adanya insentif yang menjadi kebijakan Gubernur Koster ini bisa juga dirasakan hingga ke klian banjar. "Kewajiban kelian banjar yang secara langsung bersentuhan dengan krama banjarnya memiliki tugas yang luar biasa bebannya. Jika tugas itu tidak diimbangi dengan penghargaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah barang tentu tidak bisa melaksanakan tugas dengan semestinya. Karena harus juga mencari kerja untuk memenuhi kebutuhannya," pungkasnya.ars/nop
Komentar