Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Komisi IV DPRD Buleleng Sarankan Kepesertaan KIS PBI Ditinjau Kembali

  • 14 November 2021
  • 12:10 WITA
  • Buleleng
  • Dibaca: 1232 Pengunjung
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Luh Hesti Ranitasari,SE.,MM saat mengatakan secara tegas kepada Dewan Buleleng menyarankan untuk meninjau kembali terkait dengan kepesertaan KIS PBI yang sampai saat ini dirasa terlalu besar bebannya terhadap APBD Kabupaten Buleleng

Buleleng, suaradewata.com, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Luh Hesti Ranitasari,SE.,MM secara tegas mengatakan bahwa Dewan Buleleng menyarankan untuk meninjau kembali terkait dengan kepesertaan KIS PBI yang sampai saat ini dirasa terlalu besar bebannya terhadap APBD Kabupaten Buleleng.  

Hal itu diungkapkan Luh Hesti Ranitasari pada rapat kerja Komisi IV DPRD Buleleng bersama mitra kerja komisi IV yakni Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan RSUD  Buleleng yang digelar di ruang rapat komisi IV, gedung DPRD Buleleng, Jumat, (12/11/2021). 

Menurut Hesti Ranitasari kedepannya nanti agar data dari DTKS validasinya diperketat agar tidak ada lagi yang tercecer. Hal ini disebabkan banyak dari peserta PBI masih tidak sesuai dengan data DTKS.  

“Jadi dengan adanya hal tersebut, kita sarankan agar untuk para pekerja langsung didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan.” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra, S. Sos, MM mengatakan kepesertaan KIS PBI sesuai dengan hasil rapat di Provinsi Bali yang dihadiri para Sekda se-Bali. Dimana untuk KIS PBI APBD akan berpedoman dengan DTKS, dengan harapan diberikan kepada yang layak sesuai dengan kriteria.  

“Untuk DTKS, kita di Dinas Sosial tetap melakukan pemutakhiran data terkait dengan tingkat kelayakan yang ada di DTKS. Sudah barang tentu dalam hal ini, berkoordinasi dengan desa dan kelurahan.” ujarnya. 

Lebih lanjut dijelaskan untuk saat ini kondisi pembiayaan kepesertaan KIS PBI sebesar 60 persen yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dan 40 persennya lagi dibebankan kepada APBD.  

“Proyeksi Tahun 2022 untuk pembayaran 60 persen dibebankan kepada APBD dengan beban yang lebih ringan setelah dilakukan penyisiran pada data DTKS.” pungkas Kariaman.sad/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER