Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Dinilai Tak Adil, Anggota Dewan Bangli Soroti Kucuran Hibah

  • 22 September 2021
  • 19:35 WITA
  • Bangli
  • Dibaca: 1104 Pengunjung
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bangli, I Nengah Darsana

Bangli, suaradewata.com - Banyaknya program hibah yang dikucurkan pemerintah ditengah kondisi pandemic Covid-19 nyatanya belum mampu menyentuh secara adil dan merata bagi masyarakat Bangli. Hal itu ditegaskan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bangli, I Nengah Darsana saat dihubungi Rabu (22/9/2021). “Sudah sempat kita sampaikan, yang namanya hibah belakangan ini lumayan banyak. Hanya saja, untuk anggaran penanganan pandemic Covid-19 masih stagnan, tidak ada peningkatan,” ungkap Darsana. Hibah yang dimaksud, lanjut dia, banyak yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu saja, yang katanya sebagai pengembangan visi misi Bupati. “Intinya program politis lah. Program hibah itu, belum menyentuh menyeluruh masyarakat. Itu yang kemarin sempat kita soroti. Kita sempat pertanyakan konsep dasarnya program hibah itu seperti apa?. Kok ada yang dapat ada yang tidak,” bebernya. Lantas tanggapan eksekutif? “Ya begitulah, diplomatis dan politis. Karena merupakan pengembangan program visi misi Bupati,” ungkap Politisi asal banjar Langkaan, Pengotan ini.

Disinggung terkait APBD Perubahan 2021, prosesnya sudah dilakukan pembahasan hasil verifikasi dari Gubernur Bali. Meski demikian, pihaknya juga mengakui, belum ada program penanganan Covid-19. Kata dia, seperti sebelumnya masih mengandalkan dana-dana yang umum dan rutin dari Pusat. “Selama ini, kita menginginkan ada program terobosan untuk menekan secara langsung penyebaran covid dan jaring pengaman sosial serta program untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, sejauh ini upaya penanganan Covid-19 masih bertumpu pada anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) yang nilainya sekitar Rp 6 miliar. “Untuk program penanganan Covid-19, masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu dana dari pusat yang masuknya ke APBD. Boleh dibilang, hanya program umum untuk penanganan Covid,” tandasnya. Padahal pihaknya juga berkeinginan, supaya edukasi kepada masyarakat terkait prokes juga lebih ditingkatkan. Mengingat, belakangan ini ada kecenderungan masyarakat mulai jemu dan enggan melaksanakan Prokes. “Masyarakat juga kadang-kadang mau gampangnya saja. Hanya suruh prokes saja susah. Untuk itu, kita sebenarnya mendorong agar edukasi penerapan Prokes ke masyarakat terus ditingkatkan,” pungkas pria yang juga pembudidaya Anjing Kintamani ini. ard/red

 


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER