Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Sengketa Lahan JH, Hakim Dinilai Melawan Putusan Lembaganya

  • 01 Agustus 2021
  • 19:30 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1252 Pengunjung
Suaradewata

Denpasar,suaradewata.com - Perkara sengketa lahan antara PT Jimbaran Hijau (JH) dan PT Citra Tama Selaras (CTS) melawan warga setempat, disayangkan pihak tergugat. Pasalnya kasus ini sudah diputus pihak PN Denpasar tahun 1993 lalu.  

Pihak PT JH dan CTS, melalui pengacaranya, Agus Samijaya,SH menilai Majelis Hakim yang diketuai AA Aripathi Nawaksara,SH.,MH telah mengabaikan fakta hukum di persidangan hingga keluar penetapan sita jaminan.   

“Obyek tanah ini sudah pernah diperkarakan sesama ahli waris tahun 1990 dan diputus 1993, dilanjutkan dengan ekskusi. Jadi bagaimana bisa perkara sudah diputus 28 tahun lalu disidang lagi, ini namanya hakim melawan putusan pengadilan, lembaganya sendiri,”sebut Samijaya, Minggu (1/8).

Dibeberkannya riwayat tanah yang mau direbut Nyoman Siang hingga beralih ke PT JH dan PT CTS, merupakan status DT (Duwe Tengah) keluarga (alm)I Ketut Bengkil. Ahli waris, empat anak diantaranya almarhum I Nyoman Ranek,I Wayan Rentong, I Nyoman Mintung dan I Ketut Olog. 

Tanah Bengkil tersebut bermula seluas kurang lebih 221.710 M2 atau 22,171 hektar. Sejak Bengkil meninggal tanah itu dikuasai I Wayan Rentong (kakek Nyoman Siang) sementara tiga saudarnya yang lain tidak mendapat apa-apa. 

Oleh karena itu, pada tahun 1990, Nyoman Ranek,Nyoman Mitung dan I Ketut Olog menggugat ke pengadilan dengan register perkara no 142/Pdt.G/1990.PN.Dps. 

"Majelis hakim PN Denpasar kala itu, memutuskan tanah tersebut dibagi sama rata, masing-masing mendapat seperempat atau sekitar 5 hektar," terangnya.

Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga tingkat peninjauan kembali (PK) dan terekskusi 26 Oktober 1993. Atas dasar putusan itu, Ketut Olog selaku ahli waris sah Ketut Bengkil mensertifikatkan tanah bagiannya itu tahun 1995 seluas 4,4 hektar. 

Diatas tanah bagian Ketut Olog itu terdapat obyek sebagian tanah eks pipil no. 456, luas 29,150 M2 yang saat ini menjadi obyek sengketa/obyek sita jaminan. Padahal pipil yang dijadikan bukti Siang menggugat sudah dimatikan sejak adanya putuan pengadilan tahun 1990 itu. 

"Selain itu, kalau Siang menggugat, dia tidak punya hubungan hukum tidak punya legal standing, nah bagaimana dengan fakta ini hakim bisa mengeluarkan sita jaminan,”ungkap Samijaya.

Selanjutnya, tanah waris Ketut Olog yang bersertipikat hak milik itu dijual pada PT CTS tanggal 22 Meli 1995 dengan sertipikat SHGB. Kemudian dialihkan pada PT JH, dan kemudian dijual lagi ke PT Jimbaran Green Hill 14 Januari 2016. 

Kemudian justru, Nyoman Siang cucu I Wayan Rentong menggugat tanah yang telah dibagi waris sesuai putusan pengadilan sedangkan mereka sudah sama-sama mendapatkan bagian sama dari alm. I Ketut Bengkil. 

Dengan demikian penetapan sita jaminan yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara no 215/Pdt.G/2021/PN.Dps menurut Agus Samijaya melawan, menabrak dan bertentangan dengan putusan pengadilan no.142/PDT/G/1990/PN.DPS yang telah terekskusi 26Oktober 1993. 

“Kalau begini buat apa bersidang kalau tidak ada kepastian hukum. Kami sudah laporkan kasus ini ke KPN, KPT, MA dan lainnya karena semua harus tunduk pada putusan pengadilan, presiden saja tunduk kok ini malah melawan putusan,” sentil Samijaya.

Ditambahkan Agus Samijaya, pihaknya juga memprotes  penggugat yang diduga telah mengerahkan massa di obyek sengketa, Jumat (30/7) sore lalu. “Saya sudah tanyakan kenapa ada pengerahan massa, dijawab Nyoman Siang katanya saudaranya semua,” kutip Samijaya, meniru ucapan Siang, serambi menyayangkan adanya pembiaran dari pihak aparat soal kerumunan massa saat situasi PPKM.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara (jubir) PN Denpasar, Gde Putra Astawa menyebut belum bisa berkomentar banyak, karena perkara masih dalam proses persidangan.mot/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER