Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Sikapi Keuangan Pemkab Badung, ini Kata Suyasa

  • 19 Mei 2021
  • 19:05 WITA
  • Badung
  • Dibaca: 1457 Pengunjung
istimewa

Badung, suaradewata.com - Kondisi keuangan Pemkab Badung saat ini dalam kodisi yang terpuruk. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa pada jumpa pers di Ruang Rapat Pimpinan Gedung DPRD Badung, Rabu, (19/05/2021). Suyasa meminta pihak eksekutif untuk jujur dalam menyampaikan kondisi keuangan di tengah pandemi Covid-19. 

“Kami sebagai DPRD Badung yakni dalam fungsi control, budgeting dan legislatif yang kami harapkapkan kita bersama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung," ujar Suyasa saat menemui awak media, Rabu, (19/05/2021).

Suyasa juga mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang selama ini dari tahun ke tahun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena dari pajak hotel dan restoran menyumbang 87 persen ke pendapatan Badung. Namun setelah pandemi Covid-19 pastinya akan berpengaruh langsung kepada sektor pariwisata.  

“PAD yang berasal dari pariwisata berkurang mencapai 85 persen. Kalau dulu mendapatkan 200 sampai 300 miliyar per bulan kini hanya mencapai 45 sampai 50 miliyar per bulan,” ungkap politisi asal Penarungan ini. 

Menurutnya, jika dihitung dalam setahun ini APBD Badung hanya akan mencapai 2 triliyun. Angka tersebut masih jauh dari target APBD 2021 yakni 3,8 triliyun. Sehingga ia menganggap perlu dilakukan melakukan perubahan APBD 2021.  

“Kami akan duduk bersama kembali dengan hati, dan betul-betul kembali mengikuti situasional. Tidak harus menyampaikan atau memiliki target yang begitu besar,” jelasnya. 

Suyasa yang juga Sebagai Ketua DPD Golkar Badung menjelaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat pemkab Badung juga harus menyampaikan kondisi secara real.  

“Kalau dulu dilihat kondisi pendapatan masih tinggi sehingga badung membantu pemerintah pusat dalam pembayaran gajinya. Sementara jika dalam kondisi saat ini, kita melaporkan kondisi sebenarnya pemerintah melihat celah fiskal yang negatif ditambah kondisi pariwisata yang terpuruk, berarti kita sangat memerlukan bantuan dari pusat tentunya pembayaran gaji PNS akan kembali ke pusat,” pungkasnya.rls/ang/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER