Ketua DPRD Badung Sarankan Seragam Pegawai Kontrak Ikuti Aturan
- 03 Maret 2021
- 19:45 WITA
- Badung
- Dibaca: 3019 Pengunjung
Badung, suaradewata.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Putu Parwata menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, agar seragam pegawai kontrak dilingkungan Pemkab Badung mengikuti aturan.
"(Pegawai Kontrak) ikuti aturan aja supaya jangan salah," saran Parwata, Rabu, (03/03/2021).
Parwata juga menjelaskan, jika aturannya memang pegawai kontrak harus mendapat seragam maka diberikanlah seragam. Tetapi, jika tidak boleh menggunakan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan menggunakan seragam ASN.
"Kalau memang dia tidak boleh gunakan seragam ASN, ya ikuti saja sesuai aturan," jelasnya.
Saat ditanya, mengapa sampai saat ini masih ada pegawai kontrak berpakaian ASN?, lalu bagaimana DPRD sendiri yang memiliki fungsi sebagai pengawasan? Parwata pun menjawab agar Pemkab Badung mengatur dengan baik terkait seragam pegawai kontrak.
"Saya harapkan diatur dengan baik saja," jawabnya.
Sebelumnya, salah satu ASN yang bertugas di Puspem Kabupaten Badung yang enggan disebutkan namanya menuturkan masih banyaknya pegawai kontrak yang masih berpakaian ASN dan juga memakai label Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Yang seharusnya tidak ikut memakai pakaian ASN, sehingga sulit dibedakan mana pegawai kontrak dan mana ASN.
"Apakah pantas tenaga kontrak pakai atribut ASN, harus ada etika berpakaian, karena tenaga kontrak itu bukan ASN," ucap salah satu ASN di Puspem Badung.
Terlebih lagi, ASN sendiri ada prajabatan dan sumpah jabatannya jika menjadi ASN. Sedangkan untuk Pegawai Kontrak tidak ada seperti itu. Karena tenaga kontrak itu langsung dari Surat Keputusan (SK) Bupati.
"Biar tahu dirinya sebagai tenaga kontrak, minimal masyarakat tahu mana tenaga kontrak mana ASN, biar tidak dijadikan gagah gagahan. Karena berpotensi mencemarkan nama baik ASN bila tenaga kontrak menyalahgunakan pakaian ASN," pungkasnya.
Baca juga : https://www.suaradewata.com/read/202103030006/asn-juga-harus-taat-asas-dalam-berseragam.html
Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkab Badung, I Wayan Putra Yadnya saat dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan, bahwa untuk pakaian pegawai kontrak sebenarnya tidak berhak memakai pakaian ASN.
"Sebenarnya dia tidak berhak memakai sama dengan ASN, karena dalam Perbub kita yang diatur adalah ASN. Banyak pegawai kontrak itu memakai label Korpri kan sebenarnya tidak sesuai ketentuan. Dan Tenaga kontrak memang tidak diatur pakaiannya," jelas Putra Yadnya kepada media suaradewata.com, Senin, (01/03/2021).
Terkait seragam pegawai kontrak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang kini menjadi polemik, akhirnya membuat Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa pun angkat bicara. Suiasa menyebutkan bahwa yang membedakan seragam antara pegawai kontrak dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah atributnya.
"Saya rasa begini, kalau ASN itu soal baju itu sih yang membedakan ada atributnya atribusinya. Saya rasa ini tidak ada sesuatu yang terlalu dipolemikanlah, tidak usah terlalu dipolemikan soal atribusi semacam ini, yang penting adalah mentalitas sumber daya manusianya," kata Suiasa, Rabu, (03/03/2021).
Suiasa pun menerangkan, kendatipun kita itu berkedudukan berstatus pegawai negeri sipil kalau mentalitas kita juga bobrok tidak ada gunanya juga. Tapi kalau mereka itu tenaga kontrak mentalitasnya lebih bagus, itu paling terpuji oleh masyarakat.
"Jadi saya rasa itu soal pakaian ini tidak usah menjadi polemik yang terlalu besar yang terpenting adalah bangun mentalitas kita ketangguhan kita untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan itu hanya sebuah atribusi saja, tapi itu bukan hal yang penting, penting cuma itu kalau di polemikan lebih panjang saya rasa kita menghabiskan energi terlalu banyak soal itu," terangnya.ang/nop
Komentar