Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Fraksi Golkar Boikot Rapat Paripurna, Tak Sependapat Jumlah Pinjaman Dana PEN

  • 16 November 2020
  • 21:35 WITA
  • Buleleng
  • Dibaca: 1278 Pengunjung
Suaradewata

Buleleng,suaradewata.com - Fraksi Golkar DPRD Buleleng melakukan aksi boikot rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digelar Senin (16/11/2020) di ruang sidang utama DPRD Buleleng.

Anggota fraksi yang berjumlah 7 orang ini, kompak tidak hadir dalam rapat tersebut yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dan dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra.  Meski seluruh anggota fraksi partai Golkar DPRD Buleleng tidak hadir, namun rapat tetap berlangsung karena jumlah peserta yang hadir sudah kuorum.

Rapat juga diikuti oleh 30 anggota dewan yang lainnya secara virtual. Alasan mereka dari fraksi Golkar tidak hadir rapat, yakni tidak setuju jumlah dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan Pemkab Buleleng kepada PT. SMI.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengaku, tidak mengetahui alasan seluruh anggota dari fraksi Golkar tidak hadir dalam rapat paripurna. "Secara resmi tidak ada penyampaian ke saya kenapa mereka tidak hadir dalam rapat, mungkin ada kegiatan partai," ujar Supriatna.

Ketua fraksi Golkar DPRD Buleleng, Gede Wandira Adi menjelaskan, aksi boikot ini dilakukan atas petunjuk induk partai. Rencana pinjaman dana PEN sebesar Rp571 miliar itu sangat besar, sehingga dikhwatirkan berpengaruh terhadap APBD Buleleng selama 10 tahun kedepan.

"APBD tahun 2021 kan dirancang Rp2,87 Triliun, biaya operasional diambil dari APBD mencapai Rp1,8 Triliun. Belum lagi ditambah dengan adanya pinjaman ini, setiap tahun harus bayar Rp66 miliar," kata Wandira Adi.

Selain itu, dalam penyusunan program yang dibiayai dari dana PEN, dewan justry tidak dilibatkan oleh eksekutif. Semestinya, dana pinjaman PEN ini digunakan untuk menjawab keperluan masyarakat. Sebab, usulan masyarakat tidak teramomodir dengan alasan tidak ada dana.

"Sekarang sudah ada dana lewat pinjaman, usulan masyarakat itu justru tidak dijawab. Kami di dewan hanya dimintai persetujuan ya atau tidak. Kalau tidak setuju, usulan kami tidak diakomodir. Itu yang melatarbelakangi kami tidak hadir rapat," ucap Wandira Adi.

Jika usulan tetap tidak diakomodir oleh pihak eksekutif, maka fraksi Golkar akan terus menolak dan memboikot rapat. "Walaupun nanti sebagian besar anggota dewan setuju dengan eksekutif, maka kami berjiwa besar menerima. Tapi, kami harus menyampaikan pandangan yang kami anggap benar," tandas Wandira Adi.

Dalam rancangan APBD Buleleng Tahun 2021, sektor pertanian dan pariwisata menjadi program prioritas yang dirancang, sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi di Buleleng. Program prioritas ini ditargetkan merata di seluruh Kecamatan yang ada di Buleleng.

Wakil Bupati Buleleng, Sutjidra mengatakan, program ini sejalan dengan visi dan misi Pemprov Bali. Untuk tahun 2021 sinergitas antara pertanian dan pariwisata akan dipadukan demi menopang perekonomian di Buleleng pasca pandemi Covid-19.

Pemkab Buleleng, telah merancang sinergitas sektor pertanian dan pariwisata. Kedua sektor ini dapat saling mendukung. "Misal, sektor pertanian mendukung kegiatan pariwisata. Ini tentu memerlukan infrastruktur untuk pendukung," jelas Sutjidra.

Untuk itu Sutjidra berharap, agar program ini dilaksanakan dengan konsisten, konsekuen, proporsional yang dibarengi pengawasan yang baik. "Kami harapkan pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 di Buleleng bisa dipercepat," harap Sutjidra. rik/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER