Mardani Ali Sera: Jokowi-Amin Gagal Merealisasikan Janji Kampanye Pilpres 2019
- 23 Oktober 2020
- 11:25 WITA
- Nasional
- Dibaca: 1706 Pengunjung
Jakarta, suaradewata.com – Anggoa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera mengklaim satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Maruf Amin telah gagal merealisasikan janji kampanye pada Pilpres 2019. Dirinya menyebutkan kegagalan tersebut terutama dalam bidang terutama pada bidang ekonomi, penanganan pandemi, dan kualitas demokrasi.
“Kualitas demokrasi kita semakin menurun, ruang publik untuk mnyampaikan aspirasi semakin sempit” ungkap Mardani Ali Sera pada acara webinar Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) yang mengangkat temat Kabinet Indonesia Maju : Sudah Kerja Apa? Kamis, (22/10/2020)
Selain KMHDI, turut hadir para Ketua Umum kelompok organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus yaitu HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI, dan EN LMND. Dalam diskusi virtual tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Mardani Ali Sera juga menyampaikan, apabila tidak ada kesungguhan dalam pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan perbaikan serius, maka negara akan terus berada di dalam situasi multi krisis.
“Bila tidak ada kesungguhan untuk berubah dan melakukan perbaikan, negara terjebak dalam situasi krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan” sambungnya
Pada saat webinar berlangsung, masing-masing Ketua Umum dari kelompok Cipayung Plus juga menyampaikan beberapa kajian kritis terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Amin, mulai dari pendidikan Merdeka Belajar, Ekonomi, Revolusi Industri 4.0, Penanganan Kasus HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum, penanganan COVID-19, Anggaran Guru vs Infrastruktur, dan UU Cipta Kerja.
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengingatkan program Merdeka Belajar justru berpotensi meningkatkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan SDM.
“Infrastruktur dan kualitas SDM pendidikan masih sangat timpang, jangan sampai program Merdeka Belajar justru memperparah ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu ada ancaman pencatatan SKCK bagi pelajar dan mahasiswa yang ikut unjukrasa sangat bertentangan dengan tujuan Merdeka Belajar” ungkapnya.
Menaggapi catatan dari mahasiswa salah satunya soal program Merdeka Belajar, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyadari masih adanya ketimpangan kualitas infrastruktur dan tenaga pendidik di Indonesia.
“Kami sudah selalu ingatkan Mendikbud untuk selalu memperhatikan ketimpangan pendidikan yang terjadi, agar program-program pemerintah terlaksana secara efektif” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjukrasa. Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang. Selain itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut.
"Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.rls/utm
Komentar