Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Ranperda Pencegahan Perdagangan Orang Sangat Urgen di Badung, Yunita Harap Segera di Perdakan

  • 21 Oktober 2020
  • 14:55 WITA
  • Badung
  • Dibaca: 2439 Pengunjung
suaradewata

Badung, suaradewata.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Perdagangan Orang yang kini telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, Ketua Pansus Ranperda Pencegahan dan Perdagangan Orang Putu Yunita Oktarini mengharapkan Ranperda ini segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Badung. 

Baca : https://www.suaradewata.com/read/202009090004/finalisasi-ranperda-perdagangan-orang-yunita-save-house-wajib-di-badung.html

Menurutnya, Ranperda ini sudah dianggap urgen untuk dimiliki oleh Kabupaten Badung dalam permasalahan sosial tindak pidana pencegahan dan perdagangan orang. Ranperda ini harus disegerakan menjadi Perda, karena kita melihat penomena ini akan banyak kedepannya, kata Yunita, sebelum fenomena ini banyak terjadi kita wajib punya payung hukum terlebih dahulu. Sehingga kedepannya ada kekuatan yang dimiliki oleh Pemda untuk melindungi masyarakatnya. 

"Badung ini seperti gadis cantik dimana akan banyak terjadi kasus kasus tentang sosial kemasyarakatan, ini anak anak perempuan dan masyarakat secara luas sangat rentang sekali, kita juga dengan payung hukum ini bisa melindungi warga kita masyarakat kita yang berkerja di luar negeri dan luar daerah, jadi kita bisa memberikan perlindungan secara hukum, rehabilitasi baik kesehatan pisiks mental dan juga fisiknya kepada warga Badung," kata Yunita Oktarini kepada media suaradewata.com, Rabu, (21/10/2020).

Hal ini bagi Yunita sendiri sudah dianggap sangat penting untuk disegerakan, dan pada saat ini kita sudah finalisasi rapat kerja, sudah sesuai dengan alur dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hari ini kita sudah melaporkan ke paripurna, mudah-mudahan pada masa sidang selanjutnya bisa disahkan menjadi peraturan daerah kabupaten Badung. 

Sebagai contoh, untuk warga kita di pesiar banyak bila terkena kasus ini. Jika kita tidak punya payung hukum sehingga pemerintah tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis. Dengan adanya aturan, sehingga pemerintah bisa melindungi segenap masyarakatnya baik dalam urusan hukum, memberikan urusan hukum melalui lembaga bantuan hukum, bantuan Psikologi, bantuan perlindungan terhadap korban dan saksi, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan bekerjasama dengan pihak rumah sakit baik Swasta maupun Daerah untuk memberikan pemulihan baik itu kesehatan secara fisiknya maupun secara mentalnya.

"Ini kita sudah godok banget, saya bisa lihat bahwa eksekutif juga saya apresiasi luar biasa terhadap dinas terkait bersama jajaran yang terlibat dalam meramu, merancang dan membahas sungguh sangat luar biasa," ujarnya.

Baca juga : https://www.suaradewata.com/read/202010210003/dewan-badung-gelar-rapat-paripurna-dengan-teleconference-ini-hasilnya.html

Selain itu, Yunita pun juga pernah mengusulkan adanya rumah aman / save house untuk di Kabupaten Badung. Save house ini akan menjadi pusat satu sentral dalam bidang sosial termasuk tempat untuk gepeng atau pengemis jika setelah razia menemukan gepeng dan pengemis. Karena selama ini kita bingung dibawa kemana mereka setela dirazia dan tidak mungkin ditaruh di kantor ataupun tempat lain. 

"Disitu bisa sebagai tempat pelatihan pelatihan dan lain lain, terkait save house itu kembali lagi dari kebijakan pak Bupati nanti melalui Perbub ataupun keputusan Bupati nanti," ungkapnya.

Yunita pun berharap Save House ini bisa terwujud mulai tahun 2021 mendatang. "Karena ini sudah November kan tahun anggaran juga tidak mungkin, harapannya tahun kedepan ini bisa terwujud," harapannya. 

Terkait adanya tindak pidana pencegahan dan perdagangan orang, harus ada korban yang merasa dirugikan melapor. "Kalau merasa sebagai korban, korban yang melaporkan, korban inilah yang kita lindungi makanya pencegahan tindak pidana korban perdagangan," pungkasnya.

Yunita pun menjelaskan, sepanjang korbannya melapor, karena tindak pidananya harus ada laporan, maka Pemerintah sudah ada payung hukumnya.

"Jadi, setelah ada payung hukumnya, sehingga ada langkah langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah, nanti akan ada satgasnya dan dibentuk secara spesifik dan ada Keputusan Bupati nantinya, satgas ini akan melakukan pendekatan dengan korban untuk melakukan pendampingan secara utuh," jelasnya.ang/utm

 


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER