Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Agung Gde Agung Bagikan Sembako di Ubud

  • 30 September 2020
  • 18:45 WITA
  • Gianyar
  • Dibaca: 1228 Pengunjung
istimewa

Gianyar,suaradewata.com - Anggota DPD RI Dapil Bali, Anak Agung Gde Agung membagikan ratusan paket sembako di Desa Adat Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Rabu (30/9). Pembagian sembako digelar dalam rangka memperingati HUT DPD RI ke-16.

Dipilihnya Desa Adat Silungan,  dilatarbelakangi hubungan historis dengan Kerajaan Mengwi. Penyerahan sembako dilakukan di wantilan Pura Penataran Alas Arum, disaksikan Perbekel Lodtunduh I Wayan Gunawan, Bendesa Adat Silungan I Wayan Sami, serta krama setempat. Sebelum penyerahan sembako, Agung Gde Agung terlebih dahulu melakukan persembahyangan di Pura Alas Arum. “Kami di Mengwi ada hubungan sejarah dengan Desa Adat Silungan, terutama di Pura Alas Arum ini,” jelasnya. 

Hal senada juga diungkapkan Bendesa Adat Silungan, I Wayan Sami. Bahwasanya, harum dari pepohonan yang tumbuh di area pura tercium sampai di Kerajaan Mengwi pada jaman dahulu. Dikatakan Wayan Sami, Pura Alas Arum ini bukan termasuk pura Kahyangan Tiga. Melainkan Pura Dang Kahyangan yang berkaitan dengan sejarah runtuhnya Kerajaan Singosari dan terkait berdirinya Kerajaan Mengwi. “Secara tertulis memang belum kami temukan, tapi dari babad yang dikisahkan oleh sejumlah dalang memang ada kaitan antara Pura ini dengan Puri Mengwi,” jelasnya. Pura Alas Arum ini diempon oleh 334 KK atau sekitar 1.700 jiwa.

Dalam kesempatan itu, Senator Agung Gde Agung setelah menyerap aspirasi saat ini sedang berjuang untuk mengeluarkan klaster pendidikan dari Rancangan Undang-undang Omnibus Law. Agung Gde Agung mengatakan, sebagai anggota DPD yang membidangi agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan pariwisata, penglingsir Puri Mengwi ini tengah berjuang bersama anggota lainnya.

Menurut Agung Gde Agung, RUU Omnibus law itu memandang pendidikan adalah bisnis. Padahal, kata dia, pendidikan itu merupakan  kegiatan sosial. Terlepas  adanya pembayaran dalam pendidikan, menurut dia bukan bisnis, melainkan demi keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

“Kami dari DPD menyampaikan bahwa supaya klaster pendidikan yang ada di Omnibus law itu supaya dikeluarkan dari sana. Karena pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu adalah kegiatan sosial. Karena itu, seyogyanya (pendidikan ) itu dikeluarkan (dari RUU Omnibus law). Persoalan itu nanti dijalankan itu menjadi bisnis, itu adalah demi kehidupan pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah rapat kerja dengan Menteri  Pendidikan, kata dia, ada kesimpulan mengenai substansi kurikulum pendidikan. Dimana, mata pelajaran pendidikan moral dan pancasila harus tetap diberikan. Begitu juga budi pekerti dan sejarah harus tetap dipertahankan. “Karena terus terang di beberapa tempat, kita melihat dan berdasarkan aspirasi teman-teman juga, kayaknya kadar kepancasilaannya itu menurun. Makanya pendidikan moral dan kepancasilaan  harus masuk dalam kurikulum,” ujarnya. gus/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER