Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

3 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD Bupati Badung

  • 05 Agustus 2020
  • 11:35 WITA
  • Badung
  • Dibaca: 1297 Pengunjung
suaradewata

Badung, suaradewata.com - Tiga Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung sampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama Gosana lantai III Gedung DPRD Kabupaten Badung, Selasa, (04/08/2020). 

Baca : https://www.suaradewata.com/read/202007280016/ketua-dprd-badung-apresiasi-penjelasan-bupati-giri-prasta.html

Tiga Fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung dan Fraksi Badung Gede DPRD Kabupaten Badung. Selain penyampaian pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun anggaran 2019. Juga membahas rancangan kebijakan umum  APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2021.

Pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung dibacakan oleh I Made Suryananda Pramana membacakan pandangan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2019 bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan pasal 101 peraturan pemerintah nomer 58 tahun 2005 dan peraturan menteri dalam negeri nomer 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPK RI. Dimana pendapatan tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar 91,53 persen dari rencana anggaran Rp 6.328.881.287.941,05 terealisasi sebesar Rp 5.792.967.591.407,56,  sedangkan belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.548.287.598.483,84 terealisasi Rp 5.733.782.644.583,17 atau realisasinya sebesar 87,56 persen.

"Dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2019 karena secara nyata semua program sudah bisa direalisasikan dengan baik, dengan ini kami dapat menerima pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan selanjutnya Ranperda Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dapat disahkan menjadi peraturan daerah," ucap Suryananda, Selasa, (04/08/2020).

Untuk rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten Badung tahun anggaran 2021. Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima program-program Pemerintah terkait rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2021.

"Dengan melakukan pendalaman kembali terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021 dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan hasil pembahasan akan menjadi dasar rujukan dalam menetapkan belanja prioritas tahun anggaran 2021," terangnya. 

Pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung dibacakan oleh A.A. Ngr Ketut Agus Nadi Putra membacakan pandangan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2019 bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan yang harus dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik. Dimana postur anggaran 2019, dilihat kurva anggaran, cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan di dominasi oleh anggaran hibah.

"92 persen sampai 87 persen pendapatan daerah Kabupaten Badung yang bertumpu pada sektor pariwisata, perlu ada langkah langkah strategis dengan mengequalization sumber sumber lain salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingg pertumbuhannya masih negatif," kata Ngr Agus Nadi Putra.

Terkait rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung berpandangan bahwa kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) merupakan dokumen yang dijadikan rujukan dalam penyusunan anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Badung, karena dokumen rujukan/refrensi bersifat asumsi, forcasting maka dalam menentukan indikator-indikatornya perlu kecermatan dan ketelitian. Dengan kecermatan dan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021 maka kebijakan pembangunan daerah kabupaten Badung yang difokuskan untuk mewujudkan 9 prioritas pembangun daerah yakni pertama  adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua kesehatan, ketiga adalah pembangunan ekonomi, keempat adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kelima adalah sarana prasarana wilayah, perumahan dan pemukiman, keenam adalah perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, ketujuh adalah penataan ruang dan lingkungan hidup, kedelapan adalah pariwisata, pertanian dan kebudayaan serta kesembilan adalah ketenraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat terwujud.

"Dalam kebijakan umum anggaran (KUA) ini perlu dilakukan upaya upaya pemulihan pariwisata tersebut tidak saja bersifat internal tetapi juga perlu upaya upaya yang bersifat eksternal. Kebijakan anggaran lebih focus pada upaya upaya strategis peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, yang menurut pendapat kami hanya berfikir dari hilirisasi sedangkan hulunya, bagaimana wisatawan mau datang merupakan strategi bersifat eksternal perlu juga dilakukan," terangnya. 

Terkait rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung berpandangan bahwa PPAS memuat program dan kegiatan prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang dapat diberikan kepada kepada SKPD untuk melaksanakan setiap program dan kegiatannya. Anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (Policy Driven). Dengan kata lain harus ada keterkaitan antara buget dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD.

"Anggaran harus menjadi alat mencapai tujuan pembangunan daerah. Konsekwensi dari anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu didorong untuk meningkatkan penerimaan dan melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran," ujarnya.

Pandangan umum dari Fraksi Badung Gede DPRD Kabupaten Badung dibacakan oleh I Made Wijaya membacakan pandangan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2019 bahwa secara administrasi bawasannya Pemerintah telah melakukan tahapan yang benar, demikian juga laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2019 telah diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP). 

"BPK merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk melakukan audit oleh negara sudah tentu tidak perlu diragukan opini yang diberikan yakni WTP, bahkan WTP yang diraih Kabupaten Badung merupakan WTP keenam kalinya secara berturut turut, sudah tentu tingkat kepatuhan dan kepatutan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah baik," ungkap Made Wijaya.

Untuk rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten Badung tahun anggaran 2021. Fraksi Badung Gede siap membahasnya sampai tuntas tanpa dibatasi oleh waktu dalam rapat Paripurna ke-1 pada masa sidang kedua.

"Dalam pembahasan KUA dan PPAS dimasa sidang ini perlu kita bahas bersama secara lebih mendalam, agar apa yang dirancang dalam KUA dan PPAS tahun 2021 benar benar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD induk tahun 2021," pungkasnya.ang/utm


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER