Wujudkan Transparansi, Sekda Tegaskan Pemprov Bali Menuju Birokrasi Digital

  • 02 Juli 2020
  • 17:50 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1485 Pengunjung
suaradewata

Denpasar,suaradewata.com - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Satgas Korwil IX KPK mengungkapkan birokrasi di Pemprov Bali saat ini sedang dibangun menuju birokrasi digital.

Seperti penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa, dimana semua prooses sudah dilakukan secara digital. Dewa Indra juga memastikan semua proses pengadaan yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung transparan dan semua dilakukan melalui  aplikasi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi.

"Tidak hanya itu, jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga memilki komitmen yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar untuk menghindari persoalan-persoalan yang melanggar peraturan," tambah Dewa Indra, Rabu (1/7).

Disamping itu, ia mengungkapkan kegiatan pelatihan selalu diberikan kepada para staf untuk meningkatkan kemampuan dan kompotensi mereka dalam proses pengadaan barang jasa yang akuntabel dan transparan. Demikian pula halnya dengan Inspektorat Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra meminta agar Inspektur dan jajarannya secara rutin melakukan pembinaan audit kepada OPD di Pemprov Bali, sehingga hal kecil atau gejala kecil yang menyimpang sudah diketahui dari awal.

"Begitu ada indikasi, begitu ada gejala kesalahan, segera diperbaiki ke rel yang benar," ucapnya.

Penerapan digitalisasi melalui e-perijinan kata Dewa Indra juga diimplementasikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dimana semua proses perijinan diupayakan melalui sistem atau aplikasi. Meskipun saat ini belum semua proses perijinan bisa melalui system atau aplikasi, namun Pemprov Bali  berkomitmen mengarah kesana dan akan dilakukan secara bertahap agar semua proses perijinan di Pemprov Bali bisa dilakukan secara online.

Di akhir sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa Pemprov Bali berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan birokrasi yang akuntabel secara langsung juga akan memagari para pejabat, sehingga setelah selesai bertugas tidak berurusan dengan aparat atau penegak hukum.

"Terwujudnya birokrasi yang bersih ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemprov Bali kepada masayarakat, sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya," pungkasnya.awp/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER