Gubernur Koster Ikuti Pemaparan BPKP RI Terkait Anggaran Penanganan Covid
- 27 Juni 2020
- 17:55 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1768 Pengunjung
Denpasar,suaradewata.com - Sesuai arahan Presiden RI terkait peran pengawasan internal dan eksternal untuk mengawal jalannya pemerintahan terutama terkait percepatan penanganan Covid - 19 di Indonesia yang menelan anggaran sangat besar. Dimana Pemerintah Pusat saat ini menyiapkan anggaran mencapai Rp 700 triliun ditambah dana desa yang sudah disalurkan dan anggaran dari Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian pandemi Corona. "Untuk itu alokasi anggarannya diharapkan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum dikemudian hari," tegas Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan diskusi dengan Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri melalui video conference (Vicon) berkaitan dengan pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19, khususnya soal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), Rabu (24/6) yang diikuti oleh 33 Gubernur, termasuk didalamnya ada Gubernur Bali, Wayan Koster dan 9 Koordinator Wilayah (Korwil) KPK di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut Kepala BPKP RI mengatakan bahwa anggaran untuk daerah dalam penanganan Covid sangat besar, untuk itu harus kita pastikan benar - benar sampai untuk masyarakat. Kami menginisiasi dari awal agar program ini tidak menimbulkan masalah baru seandainya ada kebocoran. BPKP mengajak manajemen untuk mulai dari awal.
"Kita akan lebih susah menangani kebakaran, maka kita utamakan pencegahan, agar bisa dikembalikan dengan baik sehingga bisa dihindari adanya penyimpangan-penyimpangan," jelas Muhammad Yusuf Ateh yang pernyataannya didengarkan langsung oleh Wayan Koster dari Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.
Lebih jauh, ia berharap BPKP Perwakilan bersama APIP masing - masing pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara simultan, terutama terkait barang -jasa yang diperuntukkan sesuai kebutuhan penanganan pandemi. Hal ini didasari berbagai permasalahan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia terkait penyaluran bantuan sosial semisal tidak tepat sasaran, kurangnya kualitas barang yang disiapkan, tumpang tindih penyaluran dan sebagainya yang kurang mendapat pengawasan.awp/nop
Komentar