Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Diminta Rapit Test Ulang, Sutikno Tidak Mampu Bayar 1 Juta untuk 2 Orang

  • 11 Juni 2020
  • 22:10 WITA
  • Badung
  • Dibaca: 2177 Pengunjung
Suaradewata

Badung,suaradewata.com - Memang malang nasib Sutikno (30) asal Dusun Tegalpakis, Rt001 Rw 003 Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang kini tinggal di sebuah kos Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi. Baru tiba seminggu di Abianbase dan melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, kini Sutikno dimintai untuk rapit test kembali oleh Lingkungan disana. 

Padahal Sutikno sudah melengkapi surat keterangan hasil rapit test sebelum berangkat Ke Bali. Namun, karena belum mulai bekerja dan bekal menipis, sehingga Sutikno tidak mampu membayar biaya rapit test seharga Rp 500.000 per satu orang. Sehingga Sutikno pasrah dan bingung untuk membayar biaya rapit test tersebut bersama istrinya Rita Kurniasih (27) dengan total 1 juta rupiah. 

Baca : https://www.suaradewata.com/read/202006020012/sebanyak-2-496-orang-sah-masuk-bali-dari-ketapang-menuju-gilimanuk.html

Sutikno sendiri, tinggal di Bali sudah hampir 5 tahun sejak tahun 2014. Pada waktu Lebaran kemarin saat situasi pandemi Covid-19, dirinya sempat pulang kampung bersama Istri dan anaknya Muhammad Riski (2) ke Banyuwangi. Setelah itu, awal Juni 2020, ia kembali ke Bali bersama keluarganya untuk bekerja dan sudah melengkapi persyaratan untuk datang ke Bali dan dinyatakan sah untuk lolos masuk ke Bali. Setibanya di Abianbase pada sore hari tanggal 4 Juni 2020, dirinya didatangi oleh Lingkungan disana untuk menanyakan surat-surat rapit test dan dianjurkan untuk karantina mandiri. 

"Pas mau berangkat dari Banyuwangi, saya mendengar ada info bila datang ke Bali harus melengkapi surat surat, melengkapi surat pada tanggal 2 Juni untuk surat jalan berpergian dan surat keterangan kerja, serta tanggal 3 Juni melengkapi surat keterangan hasil rapit tes beserta hasil pemeriksaan laboratorium," ungkap Sutikno kepada media suaradewata.com, Kamis, (11/06/2020). 

Lebih lanjut ia mengatakan, pada tanggal 4 Juni tiba di Pelabuhan Sri Tanjung Ketapang diperiksa oleh Satpol PP Provinsi Bali dan dinyatakan lengkap, sehingga diperbolehkan menyebrang ke Bali. Setelah lengkap kami tidak mendengar informasi kalau tiba di Bali di rapit test kembali.

"Sehingga bermodal surat ini saja kami sudah merasa cukup, apalagi tiba di Gilimanuk juga ada pemeriksaan surat tersebut dan juga di Thermogun, hasilnya rata rata 36 derajat sekian," pungkasnya. 

Ia menerangkan, karena persyaratan sudah lengkap dan diharuskan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Ia pun bersama istri dan anak melakukan karantina mandiri selama 14 hari, dan selama 14 hari dirinya diam dan tidak keluar dari kost .

"Kalau gak salah tanggal 6 atau tanggal 7 kesini Pecalang sama Keliannya, disuruh rapit test lagi setelah 7 hari setelah keluar surat rapit tes pertama, setelah itu saya kaget, bagaimana saya rapit tes, saya karantina mandiri tidak kerja selama 14 hari, dimana nyari uang segitu, terus dibilang biaya rapit test 500 ribu satu orang, jadi 2 orang saya dan istri. Dan juga saya denger teman saya dimintai rapit tes harga 500 ribu juga," terangnya.

ia menuturkan, dengan tidak memiliki uang untuk membayar rapit test tersebut. Akhirnya Kepala Lingkungan setempat juga berusaha untuk mencarikan rapit test gratis di Puspem Badung. Sebelum di rapit test, pada tanggal 10 Juni kemarin, akan dikasi surat pengantar untuk test di gratis di Puspem Badung. 

"Sampai sekarang belum ada surat pengantar tersebut, dan tadi pagi Pecalang kesini, menanyakan surat Keluarga sama KTP, KK itu aja, mau di bawa ke Kantor Lurah, ternyata tidak disetujui, infonya tidak disetujui rapit test gratis di Puspem Badung, dan Pecalangnya bilang Mau rapit tes umum biaya sendiri atau pulang kampung," tuturnya. 

Dengan kejadian tersebut, ia merasa dibohongi oleh peraturan-peraturan yang dibubah-ubah. Apalagi informasinya harus melengkapi rapit tes dan surat yang diminta sudah lengkap. Dan ternyata disini ada aturan baru, yang belum ia ketahui. Kata ia, seharusnya ada pemberitahuan sebelum berangkat ke Bali oleh pihak terkait di Banyuwangi. Oleh karena itu, pihaknya merasa rugi ke Bali karena harus mengeluarkan biaya banyak lagi untuk datang ke Bali.

"Kalau misalnya ada rapit test gratis kita siap di rapit test, kalau kami dipulangkan kan di rapit test lagi untuk kembali ke Banyuwangi, apalagi saya tidak ada uang kan sama saja, dari mana saya dapat uang apalagi saya belum bekerja, sekarang kami sudah menjalankan karantina selama 7 hari, bekal pun menipis untuk kebutuhan sehari hari disini, apalagi masih 7 hari kami dikarantina disini," bebernya.

Saat ditanya, mengapa anaknya tidak di rapit test, ia pun menjawab bahwa sebelum berangkat ke Bali, ia ingin semuanya di rapit test. Namun karena dari pihak rumah sakit di Banyuwangi mengatakan untuk anak dibawah lima tahun tidak perlu dirapit test. Dengan alasan, anak masih dalam pemantauan orang tua.

"Saya sudah ngomong sama pihak rumah sakit bahwa anak saya mau pergi ke Bali, terus katanya tidak perlu, padahal disana maunya di tes sekalian, apalagi di pelabuhan Ketapang, kata Satpol PP dari Bali bilangnya sih tidak menyarankan anak dibawah umur untuk dirapit test, diperselisihkan yang penting orang tuanya sudah melengkapi surat surat yang diminta," jawabnya.

PLT Kepala Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi, Ketut Sudarmanta saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan kita menegakkan pararem Desa Adat, dalam pararem pasal 14 menolak orang yang terpapar Covid-19, dan untuk di Jawa Timur itu sudah zona merah tua. Untuk itu, demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat Abianbase, kita minta untuk di rapit test yang kedua.

"Kita punya pararem harus menolak semuanya dari daerah terpapar, bunyi pararem seperti itu, kalau kita menegakkan pararem kita tolak, karena membawa surat lengkap, ada kebijakan kita tetap karantina, masalah dia kena biaya atau gratis kita tidak ikut serta disana, kalau ada yang gratis kita akan usahakan, informasinya rapit tes untuk pendatang tidak ada di Puspem, hanya yang pergi keluar boleh di Puskesmas," kata Sudarmanta. 

Ia menjelaskan, bahwa mereka pulang ke kampung ke Banyuwangi tidak ada melapor dan ujung-ujungnya datang membawa hasil rapit test. Sehingga kami meminta untuk rapit test kedua, dan informasi yang didengar rapit test mandiri infonya bayar Rp 500.000, namun dirinya sampai saat ini belum tahu kebenarannya apakah benar bayar Rp 500.000 per orang.

"Dia pulang tidak melapor, ujung ujung datang bawa rapit tes, datang pun kita yang menyamperin kesana, saya tetap mencarikan solusi yang terbaik, diharapkan dari pemerintah desa ada rapit test gratis untuk para pendatang untuk tes lanjutan, sehingga tidak memberatkan yang bersangkutan," jelasnya.

Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Satgas Covid-19, bila yang bersangkutan diterima di Desa dan ada isolasi, untuk tes kedua bisa dilakukan di Wantilan DPRD Badung. "Jadi, 7 hari berlangsung isolasi, langsung di rapit test, kalau dia reaktif akan dibawa ke hotel untuk dikarantina, bila negatif kembali ke Desa untuk melanjutkan 7 hari isolasi," ujarnya.

Ia pun mengakui, bahwa adanya simpang siur informasi dan juga banyak informasi bahwa warga luar Bali tidak ada melapor ke Kepala Lingkungan, sehingga hal itu menjadi atensi pihaknya di Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase. Apalagi banyaknya transmisi lokal meningkat terus, ia pun berpendapat bahwa hasil rapit test pertama masih diragukan. Sehingga rapit test kedualah yang meyakinkan dan yang lebih mengetahui sedini mungkin adalah di swab.

"Jadi kami akan buatkan surat pengantar, segera dibikinkan agar bisa rapit test gratis, hal ini saya berusaha berikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik," paparnya.ang/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER