• Home
• Politik

Anggaran 98 M Untuk Penanganan Covid-19 Dicurigai Akan Turun Dekat Pilkada

• 29 Mei 2020
• 09:55 WITA
• Badung
• Dibaca: 4416 Pengunjung

Badung, suaradewata.com - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa mencurigai anggaran refocusing untuk penanganan Covid-19 di Badung sebesar Rp 98 Milyar tertahan sementara waktu dan lebih mencurigai akan turun dekat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, pihaknya selaku dewan sebagai fungsi kontrol bajet/dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung. Sudah ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung yang sudah diberikan kepada pihak eksekutif disetujui sebesar 274,5 Milyar. Dalam kontek itu, sekarang uang dari 274,5 Milyar sudah 98 Milyar di keuangan yang siap disalurkan sesuai data apapun yang dialokasikan untuk penangan Covid-19.

"Harapan tiyang ini segera direalisasi, artinya kan uang sudah kita setujui refocusing sudah disetujui," ungkap Suyasa, Kamis, (28/05/2020). 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, aturannya sudah jelas dengan undang-undang Corona. Bahwa Pejabat di dalam melaksanakan tugasnya merefocusing anggaran dan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat sepanjang dengan etikad baik tidak bisa dituntut perdata maupun pidana. Yang berdampak dalam kontek masif saat ini adalah semua orang berdampak, jangankan masyarakat, pengusaha saja berdampak buktinya merumahkan pekerja dan memPHK pekerja. 

"Itu kan dampak dari Covid-19, jadi masyarakat Badung yang memang selain aturan dari pusat yang sudah diberikan, yang tidak dapat ini berilah dana yang sudah kita refocusing ini, artinya uang dari 274,5 Milyar, sudah ada 98 milyar, dan uang dari 98 milyar ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Badung yang terkena dampak secara menyeluruh," ujarnya.

Terkait hal itu, dewan dalam kenyataannya sudah menyetujui refocusing anggaran itu, dimana eksekutifnya sebagai teknis dalam menjalankan bajet itu harus dijalankan. Kata ia, untuk apa kita merefocusing anggaran kalau tidak kita manfaatkannya, untuk apa kita mengalihkan dana dari sekian dana yang kita sisir mendapatkan Dana 274.5 milyar. 

"Sekarang itu untuk penangan Covid-19 sudah keliatan 89 milyar sudah siap diedarkan untuk diberikan kepada masyarakat ya harus dijalankan, masalah kenapa belum mohon maaf ya tanyakan ke eksekutif," bebernya.

Saat disinggung, Badung APBDnya kecil saat ini? Ia menjawab bukan kecil karena target APBD yang disepakati 4,7 triliun untuk tahun 2020, dimana triwulan pertama sudah didapat dari pajak hotel dan restoran ataupun dari pajak kurang lebih hampir 900 milyar lebih pada triwulan pertama. Karena sekarang Covid-19 pertengahan Maret berati triwulan berikutnya zero, zero pendapatan dari akomodasi wisata karena tamu tidak ada otomatis pajak hotel dan restoran juga tidak ada.

"Ya hampir zero untuk pajak hotel dan restoran karena tidak ada tamu hotel semua kosong berarti zero pendapatan hotel dan restoran, mungkin ada beberapa pajak lampu dan lain sebagainya itu kan sedikit persentase nya jauh," jawabnya.

"Berarti dari target 4,7 Triliun kan logika sekarang sudah bulan Mei, Juni ,Juli , Agustus kan masih zero ini, mudah mudahan recovery dia mulai September,Oktober,November,Desember masih 4 bulan sudah mulai ada tamu tapi tidak signifikan, mendapat lah lagi 500 milyar lagi, berarti 1,5 triliun berarti untuk menuju 4.7 triliun kan masih defisit," imbuhnya.

Terkait hal itu ada rasionalisasi anggaran, dimana dirasionalisasikan targetnya 3 triliun PADnya dari 4,7 Triliun itu kembali dirasionalisasikan. Kita dapat perkirakan lagi 1,5 Triliun, berarti minus lagi 1,5 triliun lagi. 

"Ya bener selama ini pendapatan Badung itu  dari pajak hotel dan restoran, hampir 87 persen pendapatannya dari pajak hotel dan restoran, kita sadari kita tidak menyalahkan pemerintah karena ini situasional, situasional karena pendapatan kita turun," ujarnya.

Harapan kita kepada pemerintah sebagai teknis mengembang amanah masyarakat yang telah disetujui oleh wakil rakyat ya harus dijalankan. Bila tidak dimanfaatkan, kembali menjadi pertanyaan untuk apa dilakukan refocusing anggaran untuk Covid-19 ini yang tujuannya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang berdampak. Bila bisa masyarakat Badung yang diluar mendapatkan bantuan dari pusat yang sesuai dengan aturan mendapatkan itu.

"Artinya belum dinikmasti sama masyarakat, uangnya sudah di Pemerintah sudah stand bay tinggal didistribusikan mungkin sudah dijalankan hampir kurang lebih 15 milyar, kurang lebih lagi 65 milyar atau 70 milyar masih stand bay," pungkasnya.

Artinya segera direalisasikan jika bahasa eksekutif yang masih nunggu regulasi, regulasi apa lagi, apa lagi regulasinya  karena undang-undangnya sudah jelas. Bila sudah untuk penanganan Covid-19 untuk etikad baik tidak akan kena proses hukum baik perdata maupun pidana.

"Karena pertanggung jawabannya belum maksimal dari eksekutif karena memang tidak perlu dipertanggungjawabkan asal sesuai yang mendapatkan itu adalah masyarakat, artinya masyarakat minimal Kabuaten Badung agar merasakan ada perhatian dari pemerintah yang belum mendapatkan bantaun dari pemerintah yang belum dapat agar dicover oleh anggaran tersebut. Masyarakat pun membutuhkan segera agar dia merasakan sekecil apapun itu pemerintah diharapkan minimal ada gerakan, walaupun selama ini sudah ada tapi kan belum menyeluruh, karena malu kita Badung selama ini bagus perhatian pada masyarakat sekarang pada saat musibah ya kelihatan lambat kan," ungkapnya.

Saat ditanya, belum direalisasikan anggaran tersebut apakah ada pengiritan anggaran? Ia pun menjawab bahwa PAD Badung tidak mencapai target karena situasi Covid-19 masif sehingga bener salah satunya irit anggaran. Kedua karena dirinya seorang politik, dirinya pun mencurigai bisa saja dalam kontek pilkada baru direalisasikan. Karena ia menilai seperti itu, bisa saja nanti pada saat mendekati Pilkada Desember nanti baru akan turun dana tersebut.

"Ya mohon maaf sekarang kelihatan menunggu regulasi pas mau pemilu itu dikeluarkan ya kan kelihatan memanfaatkan dana bantuan Covid-19 untuk Kepentingan politisnya, artinya masyarakat tidak mikir itu tapi mereka dapat disaat mereka membutuhkan agar dia dipilih masyarakat juga akan terbalik kemarin antipati jadi simpati karena uang itu ataupun bantuan yang mendekati pemilu," jawabnya.

Ia pun sangat mencurigai terkait hal itu, kata ia, sangatlah wajar karena dirinya seorang politis tentu sangat curiga, karena mendekati pemilu tinggal satu bulan bila itu dikeluarkan sangat lumayan. Anggap 274,5 Milyar itu masih 200 Milyar dibagi 400.000 jumlah penduduk Badung bisa mendapatkan Rp 500.000 perorang bukan per KK lagi.

"Itu masyarakat yang kontrol, sudah saya sampaikan kalau sudah uang disiapkan ya diberikan kepada masyarakat, kalau itu dilaksanakan (dekat Pilkada) apa boleh buat itu kan ada panwas dalam kontek pemilu itu kan bukan ranah saya, kalau itu sudah kekuatan politisnya kepala daerah, siapa yang bisa mengontrol," ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, yang jelas pada prinsipnya siapa pun Kepala daerahnya pasti memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, terutama di Badung yang kemarin-kemarinnya terlalu terlena dalam kontek pendapatannya begitu besar, seharusnya semua yang ada di eksekutif harus memberikan tanda kutip bahwa pariwisata itu sangat riskan. Riskan terhadap apapun yang ada untuk kenyamanan tamu baik keamanan, kesehatan dalam hal artian sekarang ini (Covid-19), sangat riskan terhadap situasi berbicara pariwisata. Jika pemerintah itu bisa melaksanakan saving money minimal rata-rata 4 triliun APBD dari selama ini, mereka saving saja artinya ditaruh dibank misalnya 500 milyar atau 300 milyar pertahun. 

"Ya mohon maaf beliau kepemimpinannya kan sudah 4 tahun. Kalau itu di saving hampir 1,5 Triliun bisa dalam 4 tahun, nah ada situasi sekarang ini kan masih bisa kita artinya berbuat untuk kepentingan masyarakat, 1,5 Triliun mohon maaf, mungkin saving artinya melakukan dengan kontek 6 bulan ini resiko nya masih bisa kita atasi, tapi sekarang karena sudah, mohon maaf bajet itu habis, ya gimana," pungkasnya. 

Untuk itu, kedepannya kita harus duduk bersama untuk mencari celah yang lain artinya dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Katanya sekarang sudah ada new normal, new normal ini kita harus sudah membuat suatu regulasi yang jelas ini baru namanya regulasi, regulasi bagaimana mendapatkan suatu pendapatan yang lebih baik. 

Dan Ini baru tugas pemerintah didalam new normal, artinya pariwisata harus segera kita ajak duduk dengan pihak ke tiga dalam kontek yang berhubungan dengan Pariwisata baik PHRI baik ASITA dan sebagainya untuk bisa promosi dan lain sebagainya.

"Kalau tidak itu, kita punya lahan banyak pertanian dalam arti luas ada peternak yang juga bisa mendapatkan PAD ya harus punya inovasi Pemerintah itu tidak hanya mengandalkan pariwisata," bebernya.ang/utm