Dewan Bangli Keluarkan Rekomendasi, ini Sejumlah Catatan yang Diberikan Atas LKPJ Bupati Tahun 2019

19 Mei 2020
18:45 WITA
Bangli
Dibaca: 1615 Pengunjung

Bangli,suaradewata.com - Setelah beberapa kali melaksanakan rapat internal untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2019, DPRD Bangli pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi atas LKPJ tersebut. Rekomendasi Nomor : 4 tahun 2020 dikeluarkan para wakil rakyat ini, karena ada hal-hal krusial yang harus ditekankan kepada Bupati atas LKPJ tahun 2019 tersebut.

Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat dikonfirmasi Selasa (19/5) menyampaikan, berdasarkan amanat pasal 27 ayat(2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memberikan LPKJ kepada DPRD. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Dimana, aturan-aturan tersebut mengamanatkan pemerintah menyerahkan LKPJ pada DPRD. Namun demikian sejak LKPJ diserakan pada hari Selasa (12/5) lalu ke DPRD melalui rapat paripurna, pihak DPRD Bangli sudah sempat menggelar rapat pembahasan internal. “Selama rapat pembahasan yang telah kita laksanakan, ada hal-hal krusial yang perlu ditekankan kepada Bupati atas LKPJ tahun lalu. Karena itu, rekomendasi kita keluarkan,” ungkapnya.

Disampaikan, dalam rekomendasi yang diterbitkan dewan tersebut, ada beberapa catatan strategis yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas sebagai tertuang dalam RKPD tahun 2019. Antara lain, masalah Pendidikan. Kata Diar, untuk peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan. Sesuai misi pembangunan Kabupaten Bangli dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokrasi dan efisien salah satunya dilaksanakan dengan penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK. “Strategi daerah, kami mengharapkan ini dilakukan juga ke masing-masing sekolah sehingga peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangli untuk setiap jenjang pendidikan dapat merata dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk bidang Kesehatan, DPRD mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bangli untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat untuk lebih mengoptimalkan. Untuk itu, disarankan, masih perlu digalakkan penyuluhan kesehatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan bekerja sama lintas sektor untuk mengaktifkan kembali Posyandu sehingga hal ini akan dapat menekan dan menurunkan angka kematian bayi dan ibu.

Kemudian bidang ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan dan mempertahankan predikat sebagai lumbung pangan dalam arti luas sebagai salah satu sektor unggulan yang perlu diintensifkan pengelolaannya. Disampaikan, untuk mendukung upaya tersebut perlu dilakukan pembangunan ekonomi di bank dan semestinya menempatkan pembangunan sektor ketahanan pangan menjadi primadona dan prioritas utama serta dengan keberpihakan terhadap anggaran bidang pangan. Sebab, sektor ini memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan. “Kami juga mengharapkan kepada perangkat daerah terkait supaya mensinergikan kegiatannya seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencapaian pola pangan harapan (PPH) yang ideal dan pola konsumsi pangan yang ideal,” ungkapnya.

Selanjutnya dibidang pariwisata, pihaknya menilai, sejauh ini sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan di bidang pariwisata perlu dioptimalkan sistem manajemen dan SDM, tata kelola pariwisata di Bangli tidak memadai. “Ada anggapan bahwa kondisi saat ini telah menempatkan kita pada zona nyaman sehingga kurang melakukan inovasi padahal terdapat banyak potensi pariwisata yang belum digali dan banyak pula potensi yang belum dioptimalkan,” tegasnya.

Lanjut Diar, disamping sebagai upaya untuk menambah kualitas dan kuantitas daerah tujuan wisata, pariwisata juga merupakan motor penggerak ekonomi yang harus dijaga dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian terkait ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat yang selanjutnya disebut UMKM terutama meliputi sektor pertanian peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis kerakyatan dalam lingkup UMKM telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja untuk mendukung peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan hendaknya dapat dilakukan.

Untuk itu DPRD meminta kepada pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM melalui kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar daerah. “Kami juga mengharapkan perangkat daerah terkait mendukung anggaran untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM di bidang manajemen kewirausahaan dan penguasaan teknologi,” ungkapnya.

Selanjutnya infrastruktur dan tata ruang, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan mengacu tata ruang dan ramah lingkungan. Agar dapat mewujudkan harapan tersebut disarankan dimana dalam pembangunan daerah Bangli di semua sektor baik wisata alam, budaya dan atraksi pariwisatanya di bidang pertanian dari hulu sampai hilir dan menciptakan rasa aman dan nyaman untuk pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat pemerintah Kabupaten Bangli sudah seharusnya memberikan kepastian kepada masyarakat, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)Kabupaten Bangli. “Untuk itu, kami mengharapkan pemerintah Kabupaten Bangli dengan segera mengajukan rancangan peraturan daerah tentang dua hal tersebut. Selain itu, kami mengharapkan pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi sehingga permasalahan ini dapat teratasi dan tidak terulang secara terus-menerus” pungkasnya.ard/nop