Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Tilep Dana Desa Ratusan Juta, Ni Luh Putu Dituntut Ringan

  • 28 April 2020
  • 19:05 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1353 Pengunjung
Tilep Dana Desa Ratusan Juta, Ni Luh Putu Dituntut Ringan

Denpasar,suaradewata.com - Dinilai telah mengembalikan uang kerugian negara yang ditilep oleh Ni Luh Putu Ariyaningsih saat menjabat bendahara Desa Dauh Puri Klod, jadi hal meringankan tuntutan jaksa dalam sidang tindak pidana korupsi.

Ibu berparas ayu yang sempat disebut-sebut punya kedekatan dengan Wakil Wali Kota Denpasar, itu dituntut oleh JPU hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Nengah Astawa dkk., dalam amar tuntutannya yang dibacakan dihadapan majelis hakim Tipikor pimpinan I Gede Rumega,SH.MH menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999.

Serta UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum terdakwa Ni Luh putu aryaningsih dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan," baca jaksa dalam sidang telekonferens, Selasa (28/4).

Selain itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp50 juta subsider 4 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp778.176.500. "Apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 8 bulan," tegas JPU.

Mengenai uang pengganti, masih dimasukkan dalam tuntutan karena pengembalian kerugian negara yang pernah dilakukan oleh terdakwa hingga saat ini belum di serahkan ke kas Desa karena masih berada di rekening Kejaksaan.

"Uang kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa akan dimasukkan ke kas Desa setelah ada putusan dari majelis hakim. Karena putusan hakim itu lah yang nanti dijadikan dasar untuk mengembalikan uang ini ke kas Desa," ujar jaksa. 

Dalam surat tuntutan, jaksa juga mengisyaratkat bahwa, dalam melancarkan aksinya, terdakwa tidak sendiri. Terdakwa diduga dibantu oleh saksi lain seperti Luh Made Cihna Kembar Dewi.

Dimana saat perkara ini terjadi, saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi yang menjabat sebagai sekretaris Desa di Desa Dauh Puri Klod tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh I Gusti Made Wira Namiartha selaku Kepala Desa/Lerbekel.

Atas dasar inilah, jaksa pun akhirnya menjerat terdakwa dengan Pasal 55. Namun sayang, hingga saat ini siapa yang akan menyusul terdakwa ke penjara belum juga ada kejelasan.

Bahkan pihak kejaksaan belum juga menentukan siapa calon tersangka lain dalam kasus ini, sehingha Pasal 55 tidak terkesan jadi pajangan di dakwaan.

Sementara itu, menanggapi tuntutan dari jaksa, melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang selanjutnya. "Kami mohon waktu untuk mengajukan pembelaan yang akan kaki bacakan pada sisang selanjutnya yang mulia," tegas tim kuasa hukum terdakwa.

Sebagaimana dalam dakwaan jaksa sebelumnya menyatakan, terdakwa sebagai bendahara Desa, bersama dua saksi lainnya yakni I Gusti Made  Wira Narmiata ( Mantan Peberkel Desa Duah Puri Kelod), dan Ni Luh Made Kembar China Dewi (Sekdes Dauh Puri Kelod) dan Putu  Wirawan selaku Kaur  Keuangan Desa, diduga mengelola keuangan desa secara tidak benar.

Selain tidak benar, dalam pengelolaan anggaran juga tidak berpedoman pada Peraturan  Mendagri Nom 113  Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan  desa dan Peraturan  Wali Kota Denpasar Nomo 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa hingga memunculkan kerugian uang negara sebesar Rp988  lebih.

Namun terdakwa mengakui sudah mengembalikan sejumlah uang yang digunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp146 juta.

Terakhir, sebelum menjalani persidangan, suami terdakwa atas nama I Made Agus Wiragama, mendatangi Kejari Denpasar dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp778.176.500. mot/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER