Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Soal PHK, Parta Minta Gubenur, Bupati dan Walikota Tegas Kepada Pengusaha

  • 17 April 2020
  • 11:30 WITA
  • Gianyar
  • Dibaca: 1878 Pengunjung
istimewa

Gianyar, suaradewata.com – Banyaknya pengusaha hotel restoran dan perusahaan kapal ikan yang melakukan PHK  sepihak dan merumahkan karyannya tanpa upah akibat wabah covid 19 mengundang keprihatinan anggota komisi IV DPR RI, I Nyoman Parta,SH. Diapun meminta Gubernur Bali, Bupati dan wakota di Bali untuk bersikap tegas kepada para pengusaha tersebut. “Masak baru 2 bulan Perusahan sudah mengatakan tidak punya uang padahal sudah bertahun mereka mendapatkan keuntungan dari membangun usaha di Bali, ini harus disikapi tegas kasihan masyarakat kita,” tegas Parta kepada www.suaradewata.com, Jumat, (17/4/2020).

Menurut dia pengusaha-pengusaha model begini ini seharusnya mendapat peringatan keras dan pimpinan di wilayah masing-masing bersikap tegas terhadap model pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan karyawannya. Mereka (para pengusaha,-red) menurut Parta telah banyak yang mendirikan usaha yang sama di luar Bali ataupun di luar negeri dari hasil usahanya di Bali. Dan sudah semestinya perusahan yang lama berusaha di Bali memiliki dana cadangan  untuk mengantisipasi situasi buruk yang dapat saja terjadi seperti pandemi Covid-19 kali ini. “Ndak bisa seenaknya begitu, para pengusaha pengusaha itu kan sudah banyak mengisap sari madunya pariwisata Bali, mereka sudah kaya oleh pariwisata bali, seharusnya mereka menyisihkan sebagian kecil dari keuntungannya untuk pekerja dan keluarganya sebagai wujud rasa empati mereka terhadap rasa kemanusiaan terhadap pekerja yang selama ini telah bekerja pagi siang dan malam untuk kemajuan perusahan,” pintanya.

Menurut anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini, pekerja pariwisata sangat rentan dan terdampak secara masif akibat pandemi Covid-19, mereka sekarang menjadi kelompok yg tidak berdaya istilahnya OMB (Orang Miskn Baru) selama ini upah mereka juga minim bahkan pekerja yang di PHK, bapak, ibu, dan anaknya satu keluarga kehilangan pekerjaan kata dia kondisi ini sangat memprihatinkan. Yang lebih para lagi kata dia, banyak perusahan tidak melaporkan pekerjanya yang di PHK maupun dirumahkan untuk menutupi ketidakbenaran langkah yang mereka ambil, mereka juga tidak berani mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan  program kartu pra kerja agar kedoknya tidak ketahuan. “coba anda lihat kan  akhirnya  kasian sama pekerja, mereka harus mendaftar  secara pribadi-pribadi kan seharusnya tanggungjawab perusahan,” bebernya.

Disamping itu kata dia banyak juga pekerja yang di PHK dan dirumahkan tanpa upah tidak bisa melakukan perlawanan kerena tidak paham aturan dan tidak memiliki serikat pekerja apalagi masih banyak hotel dan vila bodong yang tidak memiliki ijin sehingga menyulitkan untuk mengikuti program kartu pra kerja. “Intinya kami sangat mendukung Pak Gubernur, Bupati dan Walikota yang ada dibali bersikap tegas terhadap pengusaha-pengusaha ini, kasihan rakyat kita dalam situasi wabah seperti ini, mereka harus menghidupi keluarganya,” ucap politisi asal Gianyar ini. Diapun meminta Gubenur Bali, Bupati dan Walikota se-Bali agar melakukan pendataan perusahan yang tidak mengindahkan ketentuan PHK dan tetap merumahkan pekerja tanpa upah, agar tidak diberikan izin beroperasi lagi ketika pariwisata bali membaik. rls/red/utm


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER