Bupati Bangli Diminta Percepat Eksekusi Anggaran Penanggulangan Covid-19, Begini Harapan Lain Dewan…
- 05 April 2020
- 18:25 WITA
- Bangli
- Dibaca: 2300 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Kalangan DPRD Bangli terus mendorong agar Bupati Bangli bisa mempercepat eksekusi pergeseran anggaran APBD Bangli tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Selain itu, para wakil rakyat juga meminta agar jajaran paramedis mulai dari tingkat paling bawah serta Satgas Penanggulangan Covid-19 yang dibentuk hingga ke desa-desa mendapar perhatian lebih. Hal tersebut ditegaskan, Anggota DPRD Bangli, I Dewa Gede Suamba Adnyana saat dihubungi Minggu (05/04/2020). “Sejauh ini, eksekusi anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Bangli belum kunjung dilakukan oleh Pemkab Bangli. Padahal, kami sejak awal sangat mendorong pemerintah sesegera mungkin melakukannya. Sebab, kami di dewan, semua dana dan anggaran apapun itu yang akan digeser, silakan. Termasuk GGS, perjalanan dinas, silakan,” ungkapnya.
Hanya saja, kembali disayangkan Suamba Adnyana, sejauh ini, itu yang belum dilakukan Pemkab Bangli. “Info sementara dari Bapak Sekda, memang rinciannya sudah dibuat. RAB juga sudah diajukan. Hanya saja, kembali pada ke pemegang kebijakan, kapan itu akan dicairkan. Ini harusnya sesegera mungkin,” tegas Suamba Adnyana yang belakangan gencar memberikan bantuan pelayanan penyemprotan hingga pembagian disinfektan secara gratis kesejumlah desa di Bangli.
Disebutkan, kebutuhan anggaran penanggulangan covid-19 yang telah diajukan eksekutif untuk tahap pertama sebesar Rp9,5 miliar. “Nilai itu, bagi kami masih kecil kalau untuk penanggulangan wabah ini. Makanya kami menekankan, itu harus benar-benar serius dilakukan. Persoalan lain, menyangkut insentif paramedis yang kontak langsung dan melakukan perawatan terhadap pasien yang terpapar harus juga mendapat perhatian lebih,” pintanya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP asal desa Abuan, Susut ini juga mengkritisi soal tidak jelasnya data daerah atau wilayah yang terpapar covid-19 di Kabupaten Bangli. Menurut Suamba Adnyana, data tersebut harusnya dipegang juga oleh masing-masing kepala wilayah. “Paling tidak, mulai dari Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Camat juga harusnya memegang data. Sehingga mereka tahu, bagaimana nantinya melakukan kontroling kepada masyarakatnya. Ini yang belum dilakukan. Yang terjadi selama ini, segala sesuatu dari atas turun ke bawah. Akibatnya, masyarakat dibawah justru terbalik menjadi resah dengan hal ini,” bebernya.
Menurutnya, jika pola tersebut bisa diterapkan terbalik dari bawah maka Kepala Lingkungan dan pegawai Puskesmas yang lebih tahu akan kondisi masyaratnya, bisa paling awal turun ke lokasi, tentunya dengan perlengkapan Alat Perlindungan Diri (APD). “Makanya saya menekankan terkait PDP. Tim medis yang paling bawah harusnya juga mereka dilengkapi APD. Karena apa, bilamana ada gejala seperti itu, tim yang dibawah ini yang ke lokasi. Nah, sekarang bagaimana mereka berani ke lokasi kalau ada ketakutan seperti ini dan APD tidak tersedia hingga ke desa,” sebutnya.
Terkait dengan APD yang memang terbatas, maka dari itu pihaknya, meminta Bupati selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan Covid-19, sesegera mungkin bisa lebih cepat dalam mengeksekusi anggaran tersebut. “Paling tidak, anggaran yang tergeser dapat diprioritaskan untuk covid-19. Dan, jika uangnya sudah ada, bila barangnya sewaktu-waktu ada kan bisa tinggal beli saja. Nah sekarang, dengan penggarannya saja belum. Kalau besok atau dua hari barang itu ada, kita justru masih memperhitungkan soal pengeluaran anggarannya, takutnya barang itu sudah habis diambil daerah lain. Kan ini kekhawatirannya,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Suamba Adnyana juga memberikan perhatian khusus terkait pembentukan Satgas Penanggulangan yang telah dibentuk hingga kedesa-desa. “Dengan telah terbentuknya Satgas Penanggulangan Covid-19 di desa, frekuensi kerja mereka tentunya akan bertambah berat. Sejauh mana perhatian pemerintah terhadap mereka. Ini juga harus mendapat perhatian lebih,” ungkapnya. Memang diakui, sejauh ini Pemerintah telah menyarankan bisa menggunakan ADD. “Cuma intruksi kepala daerah yang terpenting harus jelas dulu, supaya Kepala Desa berani mengalokasikan dana itu dan batasan-batasannya untuk apa saja. Ini, juga yang belum jelas. Paling tidak, daerah saja belum melakukan apa-apa. Sekarang di desa disuruh mengalokasikan, logikanya kan daerah dulu lah,” sebutnya.
Padahal untuk diketahui, ungkap Suamba Adnyana, Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan sekian triliun untuk penaggulangan covid-19. Demikian halnya, Propinsi Bali dari BKK desa juga sudah jelas, dari BKK sebesar Rp50 juta untuk penanggulangan covid. “Namun di Bangli justru belum jelas,” sesalnya. Karena itu, pihaknya kembali mengingatkan Bupati Bangli selaku Ketua Tim Satgas segera bertindak. “Ini, wabah yang sangat mencemaskan dan Presiden saja menyampaikan ini adalah darurat kesehatan namun kenapa kita di Bangli kok masih berleha-leha seperti ini. Kami berharap pemerintah segera mungkin mengeksekuasi pergesaran dana ini, untuk penanggulangan covid1-9. Tidak ada hari esok,kalau bisa hari ini kenapa harus menunggu besok,” pungkas Suamba Adnyana.ard/nop
Komentar