Dewan Bangli Sesalkan Banyak Aspirasi Tak Kunjung Bisa Ditindaklanjuti Eksekutif
- 05 Maret 2020
- 19:55 WITA
- Bangli
- Dibaca: 2283 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles kembali menyoroti lambatnya kinerja eksekutif dalam menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. Selain itu, masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling lempar tanggungjawab terkait tupoksinya juga kembali dikeluhkan. “Selama ini saya dengan OPD, sudah sering menyampaikan dalam setiap ada aspirasi agar dicatat dan tindaklanjuti. Tapi hasilnya selama ini, kebanyakan masih dalam tataran wacana saja,” ungkap Komang Carles, Kamis (05/03/2020).
Padahal kata dia, pernyataan tersebut telah berulang kali disampaikan dalam setiap rapat koordinasi maupun saat dengar pendapat dengan eksekutif. Dicontohkan Carles, seperti tuntutan agar Bangli mendapatkan sebuah Kawasan pariwisata saat Pansus DPRD Propinsi Bali menggodok revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Propinsi Bali. “Saat itu, kita juga sudah suruh Bupati bersurat resmi ke Pansus RTRW Propinsi Bali. Tapi hasilnya, saat saya tanyakan ke Kadis Perijinan Bangli mengenai tindak lanjut suratnya, yang bersangkutan justru sudah dipindah. Padahal, semestinya beban tugas yang belum selesai dilimpahkan kepada Kadis yang baru,” jelasnya. Namun nyatanya, lanjut dia, hal itu belum sepenuhnya diterapkan di Bangli dalam pergantian tampuk kepemimpinan dimasing-masing OPD.
Dalam hal ini, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bangli ini, juga menyinggung masih adanya kinerja pimpinan OPD terkait yang masih loyo. Padahal, sejak awal Carles mengaku sudah menyarankan juga Bupati untuk memilih Kadis yang benar-benar serius dan bisa kerja. “Kalau tidak mampu kerja, mundur saja. Kita berkali-kali telah menyampaikan dalam rapat kerja. Tapi mentoknya tidak tahu dimana,” jelas Pria asal Batur, Kintamani ini. Untuk itu, seperti yang disampaikan juga saat Rapat Dengar Pendapat dengan para pelaku Pariwisata di Bangli terkait tuntutan penundaan kenaikan retribusi pariwisata, pihaknya berharap ketegasan Kepala Daerah, agar Kadis yang berprestasi diberikan penghargaan, sebaliknya yang kerjanya loyo dijatuhkan sanksi. “Itu saran kami yang sudah sering kita sampaikan kepada Bupati. Tapi selama ini, maaf, kita sering koordinasi sering rapat kerja, hasilnya berulang tahun. Ini yang harus kita koreksi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Carles juga mengaku dalam setiap rapat Forkompinda setiap bulannya, semua persoalan konkrit yang menjadi masalah di Bangli juga sudah sering disampaikan. “Tapi, memang ada yang sudah ditindaklanjuti dan ada juga yang belum ditindaklanjuti. Salah satunya, soal Badan Promosi Pariwisata sudah saya dorong sejak setahun lalu. Meski terlambat, syukur sekarang sudah dibentuk. Sementara soal usaha disempadan jurang, sudah ada kesepakatan akan berikan ijin bersyarat. Hanya saja, sampai sekarang regulasinya tidak ada. Rancangannya pun juga tidak ada. Saat ditanya ke Bappeda, PU, terus bolak-balik karena kurang ini, kurang itu. Iya, beginilah kondisi Bangli. Masih terjadi saling lempar tanggungjawab,” keluhnya.
Atas kondisi tersebut, Carles pun mengatakan banyaknya persoalan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena Bangli kesambet. “Selama ini, kami sudah terus berupaya. Kesambetnya dimana, ini yang kita tidak tahu. Mungkin kita perlu ngaturang guru piduka terlebih dahulu,” ujarnya dengan nada tinggi. Sebab, kondisi tersebut sejatinya merupakan fakta-fakta yang memang terjadi selama ini di Bangli. “Iya, beginilah Bangli,” sebutnya sembari berharap calon pemimpin Bangli ke depan bisa lebih serius untuk memajukan Bangli. ard/ari
Komentar