Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Gubernur Bali Lounching QRIS untuk Dana Punia dan UMKM

  • 15 Februari 2020
  • 12:45 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1530 Pengunjung
istimewa

Denpasar, suaradewata.com - Dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan lonching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut mengkhusus mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM.

Gubernur menyatakan dengan tegas keberpihakannya  kepada BPD, yang  dengan simultan  terus meningkatkan  kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).

Fungsinya untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking. “ke depan saya harapkan akan semakin ditingkatkan sistem  keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah  dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh bpd”, Ungkap Gubernur Koster dalam sambutannya saat lounching QRIS di Lapangan Kantor Gubernur, kemarin.

Gubernur yang juga didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Ace, Sekda Bali Dewa Made Indra dan sejumlah Kepala OPD menginginkan agar pembangunan perekonomian Bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang teribat dilapangan langsung dan berasal dari Bali.

“Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bali secara luas," ungkapnya.

Kata Koster, Bali yang kecil harus di desain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, maka  BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk  berbenah ke arah yang lebih matang. 

Ia juga mengakui akan selalu berusaha mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki  rekening BPD. 

Sementara itu Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menyebut BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS.

Ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan  negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM  yang ada di bali. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS  juga berlaku untuk penerima dana punia di pura.

"Untuk punia ke pura yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, di Lumajang Jawa Timur," akunya.

Dengan menggunakan barcode, kata Sudharma maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. "Transaksi ini mempermudah dan bisa di akses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat," pungkashya. Mot/sar


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER