Banggar DPRD Bali Minta Dana Hibah Tetap di APBD 2021

  • 28 Januari 2020
  • 11:45 WITA
  • Denpasar
  • Dibaca: 1691 Pengunjung
istimewa

Denpasar, suaradewata.com – Rapat antara Banggar dengan TAPD terkait persiapan pembahasan APBD 2021 dilaksanakan lebih awal dalam rangka menyamakan persepsi terkait aspek pendapatan daerah dan belanja daerah 2021, dengan mencermati realisasi pendapatan 2019 dan program digitalisasi. Demikianlah kalimat pengantar yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Bali, Selasa (7/1) dihadapan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Bali.

Pada kesempatan itu, Nyoman Sugawa Korry menyatakan Banggar mengapresiasi realisasi pendapatan daerah tahun 2019 yang mencapai 106 persen atau Rp 4,2 Triliun. Banggar juga mengapresiasi laporan keuangan tahun 2018 yang telah mendapat penilain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Untuk itu, Banggar mengharapkan untuk tahun 2019, kualitas WTP menjadi lebih baik. 

Sugawa Korry juga mengatakan dengan banyak masukan yang diberikan oleh Banggar dalam rapat tersebut, di antaranya bagaimana agar terwujud upaya maksimal terpenuhinya program wajib seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dan lima prioritas pembangunan sebagaimana visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. "Serta dukungan program-program terobosan dan prioritas seperti shortcut, penataan Besakih, Dermaga Denpasar dan Klungkung serta Pusat kebudayaan," ucap Sugawa seraya mengatakan pihaknya mendukung penuh berbagai program tersebut.

Namun di sisi lain ada aspirasi Anggota Dewan tentang fasilitasi hibah agar mendapat perhatian yang proporsional. Untuk itu, Banggar mendorong agar anggaran untuk hibah yang difasilitasi Anggota Dewan tetap dianggarkan dalam APBD 2021, sebab itu bermanfaat bagi masyarakat. "Aspirasi masyarakat selama ini disalurkan melalui Musrenbang dan serapan aspirasi oleh Dewan seperti reses, rapat kerja dan lainnya yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokkir) DPRD dan fasilitasi hibah oleh DPRD juga dipandang sangat membantu masyarakat, oleh karenanya DPRD juga mendorong tetap dianggarkan, sudah tentu dengan penyempurnaan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya," jelasnya Sugawa dengan tegas. 

Guna menindaklanjuti rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali asal Kabupaten Buleleng ini menyatakan sudah menugaskan Komisi II DPRD Bali untuk segera melaksanakan forum pendapatan daerah bersama OPD terkait dan Banggar untuk mengkonsolidasikan Pokkir. Sementara TAPD diminta mempersiapan bahan kajian terkait aspek pendapatan dan belanja untuk bahan rapat selanjutnya.

"Kami menyambut baik suasana kebersamaan dan koordinasi yang baik sebagai implementasi unsur Pemerintahan Dareah Provinsi Bali, yaitu Gubernur Bali yang didukung Sekda dan OPD-OPD serta DPRD Provinsi Bali. Dengan kondisi seperti ini, diyakini program-program yang sebagai penjabaran RPJMD Bali bisa sukses dilaksanakan," tutup politisi Partai Golkar Bali ini. Awp/red

 


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER