Nama Calon PDIP Beredar, Urip Sebut Manuver Politik
- 27 Januari 2020
- 22:35 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 4846 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Rekomendasi Ketua Umum DPP PDIP terhadap calon kepala daerah di Bali yang akan tarung dalam Pilkada Serentak 2020 di enam kabupaten/kota hingga kini masih belum dikeluarkan. Padahal wacananya, rekomendasi akan diumumkan pada momen Rakernas belum lama ini. Namun, wacana itupun tidak terjadi.
Tak ayal, seiring belum turunnya rekomendasi berbagai spekulasi berkembang. Khususnya mengenai nama-nama pasangan calon kepala daerah yang akan diusung PDIP. Partai yang dalam momen pilkada kali ini, khususnya di Bali, secara mandiri bisa mengusung pasangan calon.
Informasi yang berkembang, memang beberapa daerah sudah pasti. Misalnya Jembrana adalah paket Made Kembang Hartawan - Ketut Sudiasa, kemudian di Tabanan mengerucut pada Komang Gede Sanjaya – I Made Gede Deddy Pratama. Deddy adalah anak dari Mantan Bupati Tabanan Nyoman Adi Wiryatama, atau adik dari Bupati Tabanan Eka Wiryastuti. Untuk Badung juga sudah pasti, yaitu Giri Prasta – Suiasa (Giriasa), incumbent saat ini. Sedangkan Bangli adalah Sang Nyoman Sedana Artha – I Wayan Diar. Sedangkan yang masih dalam proses a lot disebut – sebut Karangasem dan Kota Denpasar. Untuk Karangasem peluang terbesar adalah Gede Dana – Artha Dipa. Paket ini dianggap mampu mengimbangi posisi Mas Sumatri – Sukerana. Namun ada beberapa pertimbangan lain, yang masih bisa mempengaruhi. “Salah satunya survei, apakah mampu nanti Gde Dana – Artha Dipa mengimbangi Mas Sumatri. Itu masih dikaji, detail,” ungkap sumber Koran ini.
Sedangkan untuk Denpasar hampir dipastikan Calon Walikotanya adalah IGN Jaya Negara, dan calon Wakilnya adalah kader PDIP, antara Kadek Agus Arya Wibawa dan I Gusti Ngurah Gede. “Denpasar posisi wakilnya masih dalam tahap kajian,” imbuhnya.
Terkait rumor bahwa rekomendasi sudah terbit untuk enam Pilkada di seluruh Bali, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster dengan tegas mengatakan belum. “Saya pastikan rekomendasi belum terbit, kemungkinan pertengahan Februari akan diterbitkan dan diumumkan,” tegas Koster usai peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
Selanjutnya setelah terbit rekomendasi, akan dilaksanakan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) DPD PDIP Bali. Rakerda akan dilaksanakan pada Maret 2020. “Nanti Maret akan diselenggarakan Rakerda,” lanjut politisi yang saat ini Gubernur Bali itu.
Sementara itu, salah satu Ketua DPP PDIP, I Made Urip, yang disinggung soal rekomendasi juga tidak banyak berkomentar. “Kebetulan juga saya dapat wilayah lain (bukan Bali, Red),” sebutnya.
Namun secara umum, sambung dia, pengumuman resmi memang belum ada. Menurutnya, pengumuman itu tentu akan dikaitkan dengan momentum politik yang tepat. Bahkan dia tidak memungkiri, ditundanya penyerahan rekomendasi ini sebagai strategi politik PDIP. Memainkan tempo dan memilih tancap gas di masa last minute. Dan masih ada waktu untuk menggodok.
“Pastilah. Namanya politik. Targetnya menang. Di samping itu ada pertimbangan lain juga. Waktu masih cukup untuk menggodok,” imbuh Urip sambil menyebutkan tahap pendaftaran calon di KPU sebagai salah satu pertimbangan.
Soal nama-nama yang muncul, Urip enggan komentar. Dia menyebutkan bahwa semuanya nama – nama yang disebut pasti mendapatkan rekomendasi masih bersifat spekulatif. “Nama – nama calon (Calon Bupati - Wakil Bupati/Calon Walikota – Wakil Walikota) muncul, bahkan seolah sudah mendapatkan rekomendasi itu masih bersifat spekulatif. Dan cenderung manuver politik,” sebut Anggota DPR RI empat periode ini. “Namanya politik. Manuver politik boleh-boleh saja. Nanti kan sudah ada jadwal (pengumumannya) yang diatur DPP. Tunggu yang resmi saja,” pungkas politisi asal Tabanan ini.
Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDIP Bali, I GN Alit Kelakan, tak menerangkan dengan gamblang soal rekomendasi. Dia hanya menyebutkan bahwa sampai sejauh ini masih menunggu keputusan Ketua Umum DPP.
Bahkan, saat disinggung apakah rekomendasi itu sudah ditandatangani dan tinggal diambil DPD saja, Alit Kelakan tertawa sambil mengatakan bahwa itu ranah Ketua DPD PDIP Bali.
“Mungkin, dalam beberapa hal keputusan sudah diambil. Tapi secara formal, nanti, lewat pintu DPD. Karena (rekomendasi) sifatnya belum published. Nanti Pak Ketua DPD (Koster) yang sampaikan secara formal,” sebut Alit Kelakan seraya mengkonfirmasi bahwa pengumuman akan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2020 mendatang. (*/red)
Komentar