Fraksi Partai Demokrat Minta Gubernur Tingkatkan Pos – Pos PAD
- 06 November 2019
- 11:30 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1792 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com – Gubernur Bali mendapatkan masukan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, SE terkait peningkatan pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mesti dilakukan, seperti di PBBKB, Retrubusi Perijinan Tertentu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ataupun Lain-lain PAD yang sah. Hal ini mesti dilakukan, mengingat di dalam PAD Perubahan APBD Tahun 2019 yang direncanakan Rp 3.762,78 milyar dan Tahun 2020 direncanakan Rp 3.762,474 milyar atau disimpulkan mengalami penurunan Rp 310 juta lebih.
“Postur RAPBD Tahun 2020 minimal sama dengan Perubahan APBD Tahun 2019 yang mana menurut pandangan kami di Fraksi Partai Demokrat telah terjadinya penurunan pendapatan yang sangat janggal dan tidak lazim, sehingga kami menilai Gubernur dan jajarannya dalam mengelola Pendapatan Daerah kurang memiliki kreatifitas dan inovasi,” jelasnya saat Nova Sewi Putra membaca Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat tentang Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (6/11).
Lebih lanjut Fraksi Partai Demokrat meminta Gubernur Bali untuk menjelaskan penyebab terjadinya penurunan yang dialami terhadap Pendapatan Daerah khususnya Retribusi Perijinan Tertentu, kemudian ada dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan yang mana kedua pos ini direncanakan turun tahun 2020 dari tahun 2019. Ada juga di Lain-lain PAD yang sah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Dari Penyelenggaraan DIKLAT (BPSDM).
“Kenapa Anggaran BPSDM diturunkan sangat fantastis sekali dari Rp 55,99 milyar lebih di tahun 2019 hanya menjadi Rp 28 milyar lebih, kenapa kebijakan Gubernur bertentangan dengan kebijakan Presiden RI dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM,” tanyanya seraya menambahkan disamping itu berdampak terjadi penurunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penyelenggaraan DIKLAT (BPSDM) sebesar Rp 17 milyar lebih dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 36 milyar lebih menjadi Rp 19 milyar lebih di tahun 2020.
Disisi lain Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali mengapresiasi Gubernur dengan adanya perbaikan postur Belanja Daerah dimana dalam tahun 2019 perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 67,0 persen berbanding 33,0 persen. Sedangkan untuk perencanaan tahun 2020 antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 58,80 persen berbanding 41,20 persen. Awp/sar
Komentar