Terbentur Zonasi, Ratusan Siswa Dari 6 Desa di Buleleng Tak Tertampung di SMA Negeri
- 05 Juli 2019
- 00:00 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 2292 Pengunjung
Buleleng,suaradewata.com- Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) menyisakan persoalan setiap tahun. Kini, ratusan siswa tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di desa Kalibukbuk, Tukad Mungga, Kaliasem, Kayuputih, Anturan dan Selat, terancam tidak tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, karena terbentur zonasi. Hasilnya, mereka kini memilih sekolah swasta untuk bisa menempuh pendidikan SMA.
Menurut salah seorang warga Desa Kalubukbuk, Ketut Alit Widiada (48), ia terpaksa menyekolahkan anaknya di salah satu SMA swasta di Buleleng, karena anaknya tidak dapat tertampung di SMA Negeri. Mengingat, jarak rumah dengan SMA yang akan dituju sekitar 7 kilometer sampai 8 Kilometer.
Menurut Alit Widiada, anaknya sejatinya ingin bersekolah di SMA Negeri 2 Singaraja atau SMA Negeri 4 Singaraja. Hanya saja jarak rumahnya cukup jauh dengan kedua SMA Negeri itu. Kesulitan lain yakni, di wilayah Desa Kalibukbuk dan sekitar tidak tersedia SMA Negeri. "Daftar di dua SMA Negeri itu jadi tidak diterima, karena zonasi. Jarak rumah saya ke sekolah itu sekitar tujuh kilo," kata Widiada, Jumat (5/7/2019) siang.
Keluhan ini juga disampaikan oleh enam Perbekel Desa yakni, Perbekel Desa Kalibukbuk, Desa Tukad Mungga, Desa Kaliasem, Desa Kayuputih, dan Desa Anturan serta Desa Selat. Ada sekitar 300 siswa di 6 desa itu yang hingga kini belum jelas akan sekolah di SMA mana, karena SMA Negeri terdekat di 6 desa itu tidak tersedia.
Perbekel Desa Kalibukbuk, Ketut Suka menjelaskan, pola zonasi dalam proses PPDB ini membuat sekitar 250 siswa di desanya belum tersalurkan ke SMA Negeri. "Kalau sistem ini diberlakukan akan menyisakan permasalahan terus tiap tahun. Kami mewakili masyarakat di desa, agar ditahun datang, pemerintah membangun SMA Negeri di antara enam desa ini. Kalau boleh kami usulkan ada lahan mungkin menjadi aset pemerintah di Dusun Banyualit, yang nantinya bisa dimanfaatkan," jelas Suka.
Untuk solusi jangka pendek, diharapkan Suka, Disdikpora Bali menambah rombel atau menerapkan double shift baik di SMAN 2 Singaraja atau di SMAN 4 Singaraja. Sehingga, ratusan siswa dari 6 desa itu tertampung. "Kalau sekolah di swasta masyarakat kami kesulitan. Ekonomi menengah kebawah tidak mampu. Mudah-mudahan, pemerintah segera mencarikan solusi," tandas Suka. rik/nop
Komentar