Pembebasan Ba’asyir Sah – Sah Saja, Jangan Dipolitisasi
- 22 Januari 2019
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 1858 Pengunjung
Oleh : Ananda Rasti
Opini, suaradewata.com - Akhir – akhir ini beredar berita bahwa Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan dari Lapas Gunung Sindur dalam waktu dekat.Sesuai dengan keterangan Menkopolhukam, rencana tersebutmasih dalam tahap pengkajianoleh instansi terkait, agar tidak muncul dampak negatif dan destruktifdi kemudian hari.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan.
Namun,reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak sudah bermunculan,baik dari dalam maupun luar negeri.Terlebihberita ini muncul menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.Tentu dalam sekejap berita ini menjadi viral diberbagai media dan menjadi perbincangan masyarakat, bahkan gaungnya sampai mancanegara.
Memberikan reaksi,komentar dantanggapan adalah wajar dan merupakan hak setiap orang, lembaga, institusi maupun negara. Tentu komentar itu ada yang pro dan kontra. Sepanjang disertai dalil– dalilyang argumentatif, rasional, konsisten serta ada dasar hukumnya,semua sah– sah saja.Komentar muncul dari salah satunegara, yaituAustralia yang mengecam rencana pembebasan Ba’asyir.Mereka mengaitkannyadengan peristiwa Bom Bali 1 dan 2.Sebagai negara yang warga negaranya paling banyak menjadi korban dalam peristiwa tersebut,wajar Australia mengecam rencana pembebasan ini.Demikian juga negara lain yang warga negaranya menjadi korban,seperti AmerikaSerikat, Inggris,dan lain – lain juga kurang sependapat dengan rencana ini.Negara – negara tersebut mengganggap Indonesia kurang serius memerangi aksi terorisme dengan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir.
Sikap tegas pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan optimis harusdidukungolehmasyarakat Indonesia.Sikap Australia sangat mungkin dinilai sebagai produk pemikiran yang paranoid dan hiperbola, kenapa harus ribut dengan keputusan pemerintah Indonesia terkait WNI. Sebagai negara tetangga, maka sangat kurang etis ikut campur urusan dapur negara Indonesia. Indonesia negara hukum, negara berdaulat, seorang Abu Bakar Ba’asyirsebagai WNI juga telahmenjalani semua proses hukum yang berlaku atas semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait terorisme. Keadilan model apa yang mereka tuntut kepadaIndonesia?
Di sisi lain,ada juga pihak yang kurang konsisten dalam menanggapi rencana pembebasan Ba’asyir ini, yaitu dari kubu Prabowo – Sandiyang menilairencana ini hanya untuk tujuan politis, yaitu untuk menaikkan elektabilitas menjelang Pilpres 2019. Mereka juga menyebut pemerintahan Jokowipro terhadap aksi terorisme, inkonstitusional,dan bukti kegagalan pemerintah menjalankan program deradikalisasi terhadapkelompok radikal di Indonesia.Berbagaikecaman diarahkan pada pemerintah, padahal jika ditengok kebelakang justru kelompok mereka yang konon didukung para ulama yang getol meminta agar para tokoh Islam – yang ada dalam penjara karena masalah ideologi–dibebaskan termasuk Abu Bakar Ba’asyir.
Hal ini membuatkita bertanya– tanya,sebenarnya siapa yang mengklaim didukung ulama, kyai, pondok pesantren dan umat Islam, jika pembebasan itu berdasarkan alasan kemanusiaan, kesehatan serta ada dasar hukumnya yaitu pasal 14 UUD 1945 serta UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi.Oleh karena itu,pembebasan Ba’asyir sah– sahsaja menurut aturan, karena Presiden memang diberi kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, sehinggaditinjau dari berbagai sudut pembebasan Ba’asyir adalahhal wajar, lumrah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.Jika kubu Paslon nomor urut 02ingin konsisten maka seharusnya mereka menyambut gembira rencana ini.
Semoga tokoh-tokoh masyarakat khususnya umat Islam bisa bijak dalam bersikap, karena perdebatan-perdebatan soal bebas murninya Abu Bakar Ba’asyirbisa menjadi pintu masuk pihak asing. Jangan sampai pemerintah Indonesia yang berdaulat mau disetir dengan kepentingan negara lain. Begitu juga dengan masyarakat, jangan terpengaruh dengan politisasi terhadap berita pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Mari kita percayakan segala prosesnya kepada pemerintah.
*Penulis adalah pengamat masalah sosial politik
Komentar