Pidato Kebangsaan Dengan Data Diawang-Awang
- 15 Januari 2019
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 1847 Pengunjung
oleh : Rinaldi Gustaf
Opini, suaradewata.com- Dalam pidato Kebangsaan “Indonesia Menang” capres no. 2 Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal tentang pemerintahan terdahulu yang semuanya bernuansa minor & satire, dikatakannya era pemerintahan yg dulu khususnya di era Jokowi sama sekali tidak ada nilai positif maupun keberhasilan yang diraihnya, justru malah kemunduran yang terjadi selama ini ,namun pernyataan tsb tidak didukung oleh data yg valid, atau tanpa menyebutkan sumber datanya dari mana maupun angka perbandingan dari waktu ke waktu sesuai rezim yg memerintah.
Sebagai ilustrasi pernyataan tentang utang yg dipakai untuk menggaji ASN/PNS hal ini sama sekali tidak berdasar, mungkin Prabowo kurang memahami tatacara penyusunan RAPBN, sebagaimana lazimnya dalam setiap penyusunan RAPBN komponen belanja modal (didalam nya termasuk gaji pegawai dimasukkan terlebih dahulu) kemudian baru belanja barang, dll, Oleh karena itu belum pernah gaji PNS dibayar dg utang , mungkin hal ini bisa terjadi di negara2 yg sedang kacau atau negara yg akan runtuh seperti di Afrika, hal in disebabkan karena uangnya tidak laku (hiper inflasi sampai 400%) maka mereka pinjam ke Luar Negeri dg valuta untuk membayar pegawainya, namun Indonesia bukan negara yg kacau seperti itu apalagi negara yg gagal, maka Prabowo harus diberi pemahaman yg benar tentang bagaimana penyusunan RAPBN kalau ingin menjadi presiden.
Demikian juga pernyataan tentang meningkatnya angka kemiskinan & pengangguran, tidak disertai data yang akurat & sahih, karena angka kemiskinan turun menjadi kurang dari 10% dg jumlah 25,95 juta orang, datau per 17 Juli 2018 , pengangguran 6,87 juta,atau 5,33 % turun dari tahun sebelumnya 7,1 juta. Beberapa kali baik Prabowo maupun Sandi berserta tim kampanyenya utamanya Fadli Zon mengekspose wawancara dg masyarakat yg menyatakan hidup sekarang makin susah ,cari kerjaan makin sulit. Mungkinhal ini benar karena pemilihan sampelnya didaerah yg memang masih tergolong miskin atau masyarakat yg belum punya kerjaan, namun barangkali sesekali perlu juga wawancara didaerah thamrin, atau di daereh maju atau berkembang, atau di kawasan pertanian yg subur. Tentu mereka akan menjawab lain.
Pernyataan bahwa petani padi kecewa karena waktu panen pemerintah mengimport beras ini sangat bertentangan dg kondisi dilapangan, pemerintah selalu ketika mengimport beras pada saat stok berkurang dan sebelum masa panen raya tib serta ketiaka a harga beras cenderung naik, selama ini belum pernah waktu panen raya pemerintah mengimport beras, perlu diketahui sejak swasembada beras di tahun 1988 , Indonesia setelah itu kebutuhan dibanding produksi beras nasional fluktuatif ,namun lebih sering dalam kondisi defisit cadangan beras nasional, untuk menjaga stabilitas harga beras itu pemerintah selalu mengimport beras sesuai kebutuhan , pemerintah juga sengaja mengkspose swaat beras import di bongkat di pelabuhan dengan harapan agar masyarakat tenang dan para spekulan tidak mepermainkan harga.
Jika semua pernyataan dalam pidato Kebangsaaan nyata2 disampaikan namun tidak didukung data, hal ini termasuk klasifikasi kebohonan publik, oleh karena itu perlu dipikirkan bahwa belum menjadi pemimpin saja sudah membohongi orang , apalagi nanti jika “SEANDAINYA “ jadi pemimpin rakyatnya benar2 selalu dibohongi dg janji kosong belaka hanya sekedar untuk melanggengkan kekuasaannya.
Komentar