Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Dewan Minta Target Retribusi Pariwisata Bangli Tahun 2019 Naik 30 Persen, Ini Acuannya

  • 24 September 2018
  • 00:00 WITA
  • Bangli
  • Dibaca: 2047 Pengunjung
suaradewata.com

Bangli, suaradewata.com - Kalangan DPRD Bangli meminta pemasangan target retribusi pariwisata sebesar Rp 25 miliar agar ditinjau kembali. Sebab, jika dibandingkan dengan target Pajak Hotel dan Restauran (PHR) yang naik 30 persen, logikanya berbanding lurus dengan kenaikan retribusi pariwisata. Dengan kata lain, semestinya target retribusi pariwisata juga mesti naik seperti halnya kenaikan target PHR tersebut. Demikian disampaikan anggota DPRD Bangli, Made Sudiasa saat menanggapi pemaparan yang disampaikan Kepala BKPAD Bangli, I Gede Suryawan terkait penetapan target PAD tahun anggaran 2019, dalam rapat kerja gabungan komisi DPRD Bangli bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, belum lama ini, Jumat (21/09/2018). 

Sebelumnya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata terungkap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2019 mendatang dirancang kembali meningkat dari target sebelumnya. Saat itu, Kepala BKPAD Bangli, I Gede Suryawan memaparkan, berdasarkan target PAD tahun anggaran 2019, dari semula Rp. 138,9 miliar, setelah dilakukan penyesuaian meningkat sebesar Rp. 271,052 juta sehingga menjadi Rp. 139,1 miliar. Sebutnya, beberapa pendapatan yang bisa disesuaikan target pendapatannya, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti pajak hotel, dari target awal sebesar Rp. 137,3 juta, meningkat menjadi Rp. 170,8 juta. Sedangkan pajak restoran, dari semula Rp. 1,6 miliar meningkat menjadi Rp. 2 miliar. 

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa menyatakan, peningkatan target pajak restoran semestinya berpengaruh terhadap retribusi pariwisata. “Logikanya target pajak restoran naik disebabkan oleh peningkatan jumlah tamu. Namun pada retribusi pariwisata, targetnya kenapa cenderung tetap Rp. 25 miliar," ujarnya mempertanyakan. Sebab, menurutnya, jika pajak restoran bisa naik sebesar 30 persen, semestinya pada retribusi juga harus naik sebesar 30 persen. 

Selain itu, Politisi Partai Demokrat asal Desa Undisan, Tembuku ini, juga mengkritisi terkait peningkatan pajak hotel yang dinilai kurang detail. Sebab tidak disebutkan hotel-hotel yang membayar pajak. Padahal, menurutnya, wilayah Bangli banyak terdapat penginapan dengan harga kamar per malam mencapai Rp. 500 ribu. Sedangkan tingkat okupansinya, rata-rata diatas 60 persen. “Kami harap disediakan data detail, hotel A jumlah kamar berapa, dan okupansi rate per tahun itu berapa,” pintanya.

Pada kesempatan itu, hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles. Pihaknya berharap ada rincian secara detail pada masing-masing restoran dan hotel pembayar pajak. Sebab, dari rincian tersebut bisa dilihat jumlah kunjungan terhadap pariwisata. “Saat ini sudah system online, dengan satu kali klik sudah bermunculan hotel-hotel di Bangli dengan berbagai harga. Jadi kami mohon pada rapat hari Senin (24/5) besok, disediakan rincian data hotel maupun restauran pembayar pajak. Jangan berpatokan dengan data lama,” ucapnya. Data tersebut dirasakan sangat penting, sebagai pembanding sekaligus untuk pembelajaran bagi kita semua dalam merancang sebuah target agar lebih realistis. ard/ari


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER