Dewan Bangli Sayangkan Realisasi Program GGS Gabeng
- 05 September 2018
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 2385 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Ditengah ketidakjelasan upaya Pemkab Bangli untuk mengatasi noroknya APBD Bangli tahun 2018 mencapai Rp 81 miliar, telah memicu persoalan yang dilematis. Sebab, rencana untuk melakukan pinjaman daerah gagal dilakukan. Imbasnya, rasionalisasi kegiatan mau tak mau mesti dilakukan. Hanya saja, Bupati Bangli tetap bersikukuh tidak akan melakukan pemotongan terkait program khususnya yang menyentuh kepentingan masyarakat seperti program GGS (Gerbang Gita Santhi) dan hotmixnisasi.
Atas kondisi tersebut, DPRD Bangli menyayangkan kegamangan yang kini terjadi. Salah satu imbasnya menyangkut realisasi program GGS yang justru hingga memasuki bulan September tidak kunjung berjalan. "Masyarakat yang menerima manfaat dari program GGS banyak bertanya dan mengaku kecewa ke kami, kenapa program tersebut tidak kunjung bisa direalisasikan. Padahal Bupati jelas-jelas ngotot tidak akan melakukan pemotongan program yang memang menyentuh kepentingan masyarakat ini," ungkap Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata, Rabu (5/9/2018).
Dijelaskan, anggaran untuk program GGS mencapai Rp 75,6 miliar. Dimana peruntukannya, selain untuk pembangunan fisik seperti pembangunan pura juga untuk pemberdayaan masyarakat dengan nilai yang bervariasi minimal Rp 25 juta. "Ngambangnya realisasi GGS ini hingga sekarang, tentunya akan membuat ribet pihak desa. Sebab, anggaran GGS merupakan bantuan khusus dari Pemkab yang penyaluran anggarannya melalui APBDes" jelas Kutha Parwata.
Tindak lanjut dari itu, pihaknya mengaku bakal merapatkan kembali dengan eksekutif. Kami ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi atas ketidakjelasan pelaksanaan proyek tersebut," sebutnya. Terlebih disampaikan, sebelum semuanya jelas, sesuai informasi yang diterimanya, masyarakat yang kecewa berencana bakal ramai-ramai ke DPRD Bangli mempertanyakan hal itu. Sebab, menurutnya, program GGS tersebut lahir dari hasil penyerapan aspirasi yang kalangan Dewan. Artinya merupakan kegiatan yang muncul dari arus bawah. Dalam hal ini, dari Rp 75,6 miliar anggaran GGS, setengahnya dikawal oleh kalangan Dewan. Sementara setengahnya lagi dikawal oleh Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu secara logika wajar DPRD Bangli kecewa lantaran program itu tak kunjung berjalan. ard/rat
Komentar